Surabaya, MercuryFM- Amanat kepada PBNU untuk memperbaikai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin kuat. Hal ini tampak pada sikap sejumlah Kiai Sepuh Nahdlatul Ulama (NU) yang kembali menggelar pertemuan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kantor PCNU Surabaya, Senin (19/08/24).
Dimana dalam pertemuan tersebut, kembali menegaskan pemberian mandat kepada Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf untuk memperbaiki Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pemberian mandat ini dikarenakan para Kyai menganggap bahwa PKB saat ini sudah melenceng dari bentukan NU beberapa tahun silam. Pasalnya PKB secarah lahiriah tidak bisa di pisahkan oleh NU.
“PKB punya talian sejarah dengan NU secara ideoligis. Namun, saat ini PKB dinilai sudah menyimpang dengan menghilangkan peran ulama dalam berbagai keputusan strategis partai. Semua mutlak kewenangan ketua umum,” ujar KH Anwar Iskandar yang juga sebagai Tim Pansus PKB bentukan PBNU .
“Kami rapat hari ini, untuk memberikan mandat kepada ketua umum agar melakukan langkah strategis. Tujuannya, untuk kembali kepada kebenaran. Benar dalam mengembalikan fungsi ulama, benar dalam prinsip-prinsip akuntabilitas dan keterbukaan,” lanjutnya.
Kyai Anwar menambahkan pertemuan ini bukan berarti ingin melakukan intervensi PKB sebagai partai politik. Juga ingin mengambil alih partai. Upaya PBNU ini sebagai tanggung jawab yang di ibaratkan sebagai hubungan bapak dan anak.
“Secara fitrah, PKB dibentuk sebagai wadah bagi ulama dan Nahdliyin dalam aspirasi politik,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengaku sudah melaporkan berbagai upaya yang sudah dilakukan kepada para kiai dalam rangka memperbaiki PKB.
“Para kiai secara penuh memerintahkan kepada kami untuk melanjutkan ikhtiar itu. Sampai tercapai kepemimpinan ulama dalam PKB,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini menyebut sudah mengirimkan surat undangan kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk datang ke PBNU. Menurutnya hal itu sebagai bagian dari upaya membenahi PKB.
“Soal posisi pemimpin PKB, itu urusan internal. Tapi kami mendesak kepada PKB agar mengembalikan kepemimpinan ulama, karena dulu PKB didirikan oleh NU dengan mandat wadah kepemimpinan ulama dalam politik,” ujarnya.
Gus Yahya menegaskan tidak punya keinginan membentuk partai baru untuk menyaingi PKB. PBNU hanya ingin menyalurkan aspirasi warga NU dalam hak politiknya. PBNu ingin agar hal-hal tidak benar, tidak baik di dalam PKB itu diubah dan dibenahi.
“Kalau bentuk partai baru saya kira tidak karena ini jelas aspirasinya adalah dari NU ke PKB,” ucapnya.
Ditegaskan Gus Yahya, posisi NU dalam kerangka politik secara umum adalah posisi masyarakat sipil yang memiliki aspirasi kepada lembaga politik yakni PKB.
“Dan kami sudah melakukan sejumlah ikhtiar mengartikulasikan aspirasi itu agar diagregasikan di dalam lembaga politik bersangkutan yakni PKB. PKB harus dikembalikan ke seperti dulu yang memberikan peran besar NU,” tegasnya.
Saat ditanya terkait sejumlah kiai NU mengikuti Musyawarah Besar (Mubes) Alim Ulama NU di kediaman Syaikhona Kholil Bangkalan, Minggu (18/08/24) kemarin, Gus Yahya mengibaratkan perwakilan ulama yang menggelar mubes dan mengusulkan Muktamar Luar Biasa PBNU itu seperti pengangguran yang menginginkan sidang istimewa MPR.
“NU adalah organisasi kemasyarakatan resmi, bukan didirikan para pengangguran,” katanya.
Gus Yahya menganalogikan NU seperti presiden ketika menghadapi desakan sidang istimewa MPR dari segerombolan pengangguran.
“Apa Pak Presiden mikir, tidak perlu, biarin saja ya itu. Begitu juga dengan kami, ya enggak kami pikirkan,” ucapnya.
Terkait pernyataan pada kiai peserta Mubes Ulama di Bangkalan yang mengeklaim mendapatkan dukungan dari seluruh PCNU, menurut Gus Yahya, perwakilan ulama yang mengikuti Mubes Ulama di Bangkalan itu tidak memiliki legitimasi untuk mendorong Muktamar Luar Biasa PBNU, meski mendapatkan ratusan pengurus PCNU dan PWNU di berbagai daerah.
“Orang nganggur ngomong apa saja kan bisa,” pungkasnya.
Dari pantau di lokasi pertemuan Kyai-Kyai sepuh NU di Kantor PCNU surabaya, tampak Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar, kemudian KH Anwar Mansyur (Lirboyo Kediri), KH Maksum (Ploso Kediri), dan KH. Muhammad Nuh Addawami (Garut).
Juga, ada Ny Hj Mahfudhoh (Jombang), kemudian KH Fuad Nur Hasan (Sidogiri, Pasuruan), KH Ali Akbar Marbun (Manado), KH Idris Hamid (Kota Pasuruan), serta KH Adib Rofiuddin Izza (Cirebon). Selain itu, juga ada KH Ubaidillah Faqih (Langitan Tuban), KH Abdul Hakim Mahfudz (Jombang), KH Mudassir Badruddin (Pamekasan), KH Imam Bukhari Kholil (Bangkalan), KH Abdul Ala Basyir (Sumenep), KH Athoillah Sholahuddin (Kota Kediri), kemudian KH Muadz Thohir (Pati).
Kemudian KH Abdul Wahhab Abdul Ghofur (Kota Manado), KH Muhyiddin Ishaq (Jakarta Selatan), KH Abun Bunyamin (Purwakarta), KH Ubaidillah Shodaqah (semarang), KH Agus Ali Masyhuri (Sidoarjo), KH Abdul Matin Jawahir (Tuban), KH Ahmad Said Asrori (Magelang), KH Zaim Ahmad Syakir (Lasem), KH Abdus Salam Mujib (Sidoarjo), KH Syu’ada Adzkiya (Cilacap), KH Thonthowi Djauhari Musaddad (Garut), serta KH Ubaidillah Ruhiyat (Tasikmalaya). (ari)
