Surabaya,MercuryFM – Sejumlah kendala masih menjadi persoalan dalam program trans Jatim. Program yang menjadi bagian program Nawa Bhakti Jatim Akses untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurai kemacetan dan meminimalisir laka lantas di wilayah anglomerasi Gerbangkertasusila, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan.
Hal ini berdasarkan monitoring dan evaluasi Komisi D DPRD Jatim dan hasil kajjian Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) yang dilakukan Dishub Jatim serta pakar transportasi dari ITS Dr. Ir Mahsus ST, MT , yang terungkap pada saat program gelaran podcast yang di lakukan Dinas Perhubungan Jatim.
“Belum adanya integrasi antara Trans Jatim dengan Suroboyo Bus membuat konektivitas yang diharapkan tidak berjalan dengan baik karena masih terkesan ada sekat terirorial. Harusnya Surabaya yang menjadi sentral konektivity justru lebih terbuka,” ujar Mahsus pakar transportasi dari ITS , Kamis (14/12/23).
Untuk pengembangan koridor Trans Jatim hingga ke seluruh wilayah Gerbangkertasusila, kata Mahsus perlu dibentuk kelembagaan seperti BUMD bersama antara provinsi dan kabupaten/kota supaya integrasi menjadi lebih mudah dan saling menguntungkan secara proporsional.
“Koridor Trans Jatim yang sudah terbentuk baru menghubungkan 4 daerah yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto. Sedangkan untuk wilayah Bangkalan dan Lamongan belum terbentuk,” jelasnya.
Ia optimis seiring dengan munculnya PP No.35 Tahun 2023 dalam satu klausulnya mengamanatkan bahwa pajak PKB harus dialokasikan 10 persen kembali ke urusan transportasi, nantinya bisa jadi pertimbangan pemprov dan pemkab/pemkot untuk menjalin kerjasama akan ebih kuat.
“Semakin banyak simpul yang sambung maka konektivitas akan semakin mudah sehingga nilai ekonomis dan pelayanan semakin meluas dan ujungnya sudah tentu perekonomian masyarakat bisa meningkat,” ungkap akademisi asal ITS ini.
Senada, anggota Komisi D DPRD Jatim, Dr Kuswanto, SH, MH menilai program Trans Jatim perlu ditingkatkan nilai ekonomisnya sehingga secara otomatis masyarakat akan beralih menggunakan transportasi massal.
Politikus asal Partai Demokrat itu mencontohkan belum adanya tempat penitipan sepeda motor di dekat halte Trans Jatim membuat masyarakat masih lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena dinilai lebih efektif dan efisien.
“Lokasi halte itu kebanyakan jauh dari pemukiman sehingga masyarakat perlu penghantar menuju halte. Kalau ada tempat penitipan sepeda tentu masyarakat akan lebih mudah,” jelas anggota DPRD Jati dari Daerah Pemilihsn (Dapil) Kota/Kab Mojokerto – Jombang ini.
Begitu juga dengan pembentukan BUMD bersama sebagai lembaga pengelola Trans Jatim, kata Kuswanto dinilai kurang efektif karena BUMD cenderung membebani APBD sehingga lebih baik diserahkan kepada pihak pihak yang selama ini sudah berkecimpung di bidang transportasi.
“Tiga koridor Trans Jatim yang sudah ada ini sudah cukup bagus karena Dishub Jatim kerjasama dengan pihak III seperti Perum Damri, PO Bagong dan PO Mandala,” jelas Kuswanto.
Anggota Komisi D lainnya, Hadi Dediyansyah menyatakan bahwa program Trans Jatim merupakan terobosan (inovasi) yang harus dilakukan Pemprov Jatim sehingga perlu didukung untuk dikembangkan ke seluruh wilayah Jatim.
Sayangnya, kata politikus Partai Gerindra masih ada ego kedaerahan sehingga menghambat konektivitas antara provinsi dengan kabupaten/kota, terutama Kota Surabaya yang harusnya menjadi sentral program Trans Jatim karena menjadi ibu kota provinsi Jatim
“Harusnya Surabaya itu menjadi titik sentral Trans Jatim dari Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto bisa masuk Surabaya. Nyatanya sampai saat ini belum bisa masuk ke Joyoboyo sehingga konektivitas belum bisa diimbangi integrasi mengakibatkan tidak ekonomis dan efisien,” tegas Cak Dedi sapaan akrabnya.
Pria yang banyak disebut akan maju di Pilwali kota Surabaya 2025 ini juga menyarankan Trans Jatim tetap menyediakan pelayanan cash money walaupun sudah ada aplikasi menggunakan IT. Alasannya, pengguna Trans Jatim itu belum semuanya melek IT terutama masyarakat kalangan usia tua.
“Kolaborasi teknologi dan sistem manual tetap diperlukan karena itu bagian dari kemudahan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna Trans Jatim,” pinta politisu asli Surabaya. (ari)
