Surabaya, MercuryFM – Keberadaan Bus Trans Jatim dinilai Komisi C DPRD Jatim berpotensi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim. Sehingga keberadaan Bus Trans Jatim harus pengelolahannya harus berdiri sendiri dan dikelola oleh BUMD tersendiri, seperti TransJakarta yang jauh lebih dulu telah menjadi BUMD.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika usai menggelar hearing bersama dinas-dinas terkait Pemprov Jatim, salah satunya Dinas Perhubungan (Dishub) yang selama ini mengelola keberadaan Bus Trans Jatim, Senin (06/11/23)
“Kami menyayangkan (Bus Trans Jatim, red) pengelolaan anggarannya masih dari satu pos yang sama (Dinas Perhubungan). Artinya, bisa jadi kita memberikan target lebih atau pembukaan koridor baru pada Bus Trans Jatim, akan menyedot anggaran di pos yang lainnya,” ungkapnya.
Berangkat dari persoalan itu, politisi Partai Golkar ini mengusulkan agar sebaiknya Trans Jatim dikelola oleh BUMD. Jadi suatu badan terpisah yang memang tugasnya untuk mengelola teknisnya.
“Mengenai rute, koridor dan lainnya silahkan itu dikelola oleh Dishub Jatim. Tapi teknisnya mulai gaji sopir, peremajaan bus dan lainnya itu oleh BUMD,” jelasnya.
Hal itu, lanjut Yudha bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemprov Jatim. Disamping itu, dengan adanya Undang-undang 1 Tahun 2022 dengan penurunan hingga Rp 5 triliun, maka harus melakukan berbagai cara yang sifatnya jangka panjang.
“Kita harus berani mengalokasikan sesuatu yang itu akan menghasilkan lebih banyak lagi. Kita harus mengurangi ketergantungan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kalau kita terus menggantungkan penghasilan dari PKB maka tidak akan stabil pembangunan ekonomi yang ada di Jatim. Dengan investasi jangka panjang salah satunya BUMD Trans Jatim,” beber pria yang juga Ketua AMPG Jatim ini.
Yudha juga mengatakan potensial keberadaam Bis Trans Jatim akan menjadi salah satu sektor penghasil PAD Jatim cukup besar. Banyak koridor koridor baru yang bisa di buka dan ini akan mendapat sambutan positif warga, yang lagi akan berdampak pula bagi pendaparan daerah.
“Korodor I Gresik-Porong Sidoarjo antusias warga untuk menggunakan tarnaportasi ini cukup besar. Denikian pula korodir II Bungurasi (Sidoarjo)-terminal Kertajaya (Mojokerto). Belum lagi koridor III yang baru di buka Terminal Kertajaya (Mojokerto)-Balungpanggang (Gresik),” jelas politisi muda Partai Golkar.
“Dari tiga koridor itu kita yakin ada pemasukan untuk peendapatan daerah Jatim. Belum lagi kalau ditambah membuka karidor lain. Nah bila ini dikelola BUMD tersendiri makan akan le ih maksimal lagi Pendapatan yang diterima Pemprov Jatim,” lanjutnya mempertegas. (Ari)
