Surabaya, MercuryFM – Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (PAPBD) Jatim 2023 akhirnya ditetapkan oleh DPRD Jatim dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam sidang Paripurna DPRD Jatim. Sembilan fraksi DPRD Jawa Timur dalam pandangan akhir Fraksi, di Rapat Paripurna DPRD Jatim, menyetujui Perda tentang PAPBD Jatim Tahun Anggaran 2023 meski memberikan catatan-catatan, Senin (25/09/23).
Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan meski menyetujui, pihaknya masih menyoroti soal bidang ekonomi, dimana pimpinan meminta eksekutif untuk mencermati dengan seksama setiap pergerakan ekonomi Jawa Timur, terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat ketersediaan bahan kebutuhan pokok, dan tingkat pengangguran terbuka.
“Kita bersama memahami bahwa perkembangan ekonomi global diproyeksikan melambat pada tahun 2023 seiring tekanan sektor perbankan di negara,” sebut dia.
Namun kata Kusnadi, sinyal penguatan tampak pada negara berkembang dengan meningkatnya keyakinan konsumen terhadap permintaan domestik dan ekspor serta meningkatnya jumlah wisatawan internasional.
“Pada triwulan II-2023 kinerja industri Jawa Timur juga terindikasi melanjutkan perbaikan sejalan dengan potensi keyakinan konsumen yang membaik. Meningkat dibanding triwulan sebelumnya,” ungkapnya.
Kata Kusnadi, secara year-on-year terjadi kontraksi ekspor luar negeri Jawa Timur, terutama ekspor barang saat ini. Komoditas ekspor yang menurun di antaranya lemak/minyak hewani, bahan kimia organik, dan kayu.
“Impor secara y-on-y terkontraksi pada beberapa komoditas non migas seperti ampas, plastik dan barang dari plastik serta besi dan baja. Selain itu, komoditas migas juga mengalami kontraksi,” jelasnya.
Selain itu, kata Kusnadi, adanya momen hari besar agama dan libur nasional mendorong peningkatan jumlah penumpang di semua moda transportasi.
“Pada tahun ini sudah tidak ada pelarangan mobilitas dan syarat perjalanan yang ketat sehingga pelaku perjalanan meningkat. Selain itu, jumlah jamaah haji meningkat seiring penerapan kuota normal sudah diberlakukan. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) meningkat seiring meningkatnya kunjungan di tempat wisata selama triwulan II-2023. Ini modal yang bisa di andalkan untuk bisa menjadi salah satu menopang perekonomian,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, semua catatan dan rekomendasi akan menjadi masukan yang akan dibahas kembali bersama-sama dengan jajaran Pemprov Jatim untuk bisa ikhtiar meningkatkan kebaikan kehidupan masyarakat baik di bidang pendidikan kesehatan ekonomi, sosial budaya, hankam.
“Semua bisa kita lakukan perbaikan bersama-sama dengan berbagai porsi anggaran dan kita miliki,” ujarnya.
Dalam rapat paripurna tersebut Kusnadi didampingi Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub Emil Elestianto Dardak. Selain itu juga tampak Sekdaprov Jatim Adhy Karyono dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (ari)