Jakarta, MercuryFM – Ketua DPRRI Puan Maharani berharap Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) 2023 Nahdlatul Ulama (NU) dapat menghasilkan rekomendasi yang berguna sebagai panduan bagi warga NU menghadapi berbagai isu di tengah masyarakat.
Hal ini disampaikan Puan usai menghadiri acara Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2023 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, yang mengusung tema ‘Mendampingi Umat, Memenangi Masa Depan’, yang tadi dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Semoga Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2023 menghasilkan rumusan-rumusan rekomendasi yang berguna sebagai panduan warga NU dan masyarakat dalam menyikapi isu-isu keagamaan, kebangsaan dan sosial kemasyarakatan,” ujar Puan, Senin (18/09/23).
“Saya ucapkan selamat atas dimulainya Munas dan Konbes NU, mudah-mudahan ini bisa memberikan patokan dan arahan yang harus dilaksanakan Nahdliyin dalam kehidupan berbangsa maupun beragama,” lanjut Puan yang datang mengenakan kerudung putih lengkap dengan pakaian muslim berwarna krem. Dan saat di podium, Puan duduk diapit oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya serta istri Presiden RI Keempat Abdurahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah Wahid, Senin (18/09/23).
Dalam acara yang juga dihadiri Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD, Puan yakin dengan banyaknya isu yang dibahas akan memunculkan rekomendasi, untuk semakin mengukuhkan upaya NU guna bekerja demi kemaslahatan umat.
Puan juga menilai hal ini dilakukan agar warga Nahdliyin tetap on the track dan PBNU terus ikut bergotong royong bersama Pemerintah untuk mencapai masa depan umat yang lebih baik. “Konbes NU juga diharapkan makin meneguhkan komitmen inklusif NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” harap Puan.
Ketua DPP PDI Perjuangan ini juga mengatakan, keberadaan NU selama ini jelas dirasakan manfaatnya sebagai benteng keimanan umat muslim. NU juga telah memberikan kontribusi untuk Pemerintah dalam menjalankan amanatnya dan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum.
“Kesuksesan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun ini dapat memberikan patokan dan arahan yang harus dilaksanakan di dalam kehidupan kebangsaan maupun keagamaan yang akan menjadi cerminan negara,” jelas cucu Bung Karno itu.
Lebih lanjut, Puan menyinggung soal NU yang selalu konsisten berjuang demi kemaslahatan umat dari dulu hingga sekarang. Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari teladan yang ditunjukkan para tokoh NU di tingkatan atas maupun di daerah.
“Saya mengapresiasi capaian-capaian dan rencana-rencana NU untuk memenangkan masa depan seperti yang disampaikan oleh Ketum PBNU dalam pidatonya,” sebut Puan. “Semoga gotong royong antara PBNU, Pemerintah, DPR, dan elemen bangsa lainnya dapat menciptakan kesejahteraan bagi bangsa dan negara,” lanjutnya.
Di sisi lain, Puan berharap NU akan terus berkomitmen mendukung proses pemilihan umum yang mengedepankan rasa damai dan tenteram bagi masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi tahun 2024. “Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, keterlibatan NU dalam menjaga Pemilu damai, tenteram dan gembira untuk masyarakat akan sangat berperan besar pada suksesnya gelaran Pemilu 2024,” ujar Puan.
“Tentunya peran tersebut dapat diartikan juga bahwa NU turut serta dalam menciptakan kesejahteraan dan ketenteraman bagi bangsa yang kita cintai,” lanjutnya mempertegas. Pada Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2023, akan dibahas sejumlah isu dari berbagai komisi, antara lain Komisi Bahtsul Masail Maudlu’iyah. Komisi ini berkaitan dengan gelaran pemilihan umum (Pemilu), yakni pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2024.
Selanjutnya ada Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah yang akan membahas soal kebijakan lima hari sekolah dan aturan turunan dari UU Pesantren. Lalu Komisi Bahtsul Masail Waqi’iyah yang akan membahas mengenai optimalisasi Dam haji di mana NU akan mengeluarkan sikap resmi untuk mendorong kemajuan sistem kelola haji di Indonesia.
Selain itu ada pula Komisi Organisasi yang akan membahas konflik internal NU, seperti Peraturan Perkumpulan (Perkum). Untuk diketahui, ada lima Perkum baru dan 12 Perkum yang akan direvisi terkait kategori rangkap jabatan. Selanjutnya Komisi Rekomendasi yang akan membahas terkait masalah perampasan tanah rakyat oleh negara.
Kemudian yang terakhir ialah Komisi Program Kerja yang akan membahas soal pengelolaan aset rumah sakit NU dan tata kelola wakaf di lingkungan NU. Sebab NU memiliki wakaf yang banyak, tetapi belum ada tata kelola yang baik.
Tampak pula hadir dalam acara ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, hingga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (ari)
