Malang, MercuryFM – Optimalisasi dan efisiensi program anggaran pada Perubahan APBD Jatim 2023, menjadi perhatian Komisi E DPRD Jatim. Hal ini tampak pada Rapat Koordinasi (Rakor) yang di gelar Komisi E dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi E dikantor Bakorwil Malang, Rabu (13/09/23).
Wakil ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih mengatakan bahwa tujuan utama rakor ini adalah untuk mengefektifkan anggaran masing-masing OPD bisa berjalan dengan baik. Mengingat, waktu efektif pelaksanaan P-APBD Jatim 2023 hanyalah 45 hari.
“Makanya usulan apapun yang akan kita mintakan kepada Pemprov Jatim supaya didesain OPD harus mempertimbangkan kesediaan waktu yang ada,” ujarnya. Menurut Hikmah, program rehab fisik yang tergolong berat sedapat mungkin dihindari, kecuali untuk melanjutkan program yang sudah ada.
“Lebih baik anggaran yang tersedia itu diprioritaskan untuk program-program lain yang sudah menunggu direalisasikan,” katanya.
Disektor Pendidikan kata Hikmah, Persoalan Bantuan Penunjang Operasional Penyelenggara Pendidikan (BPOPP) yang ini juga masih belum dianggarakan penuh. Pemprov masih mampu memenuhi 9 bulan untuk sekolah negeri, dan 6 bulan untuk sekolah swasta.
“Komisi E berharap kebutuhan BPOPP itu sebisa mungkin dipenuhi selama 12 bulan baik untuk sekolah yang berstatus negeri maupun swasta. Kalaupun tak mencukupi untuk swasta diharapkan perbedaannya jangan terlalu besar,” ungkapnya.
Selain itu tahun ini lanjut Hikmah, Pemprov Jatim mengangkat sebanyak 7744 passing grade 1 yang sempat terlantar sekian tahun, akhirnya disetujui oleh Kemenpan RB, bahkan pekan depan sudah ada pengumuman formasinya dimana saja.
“Itu artinya dibutuhkan dana yang tidak sedikit sebab gaji bulanan 7744 itu besar. Apalagi PPPK memang dibutuhkan, terutama di sektor pendidikan dan non pendidikan. Makanya perlu dirasionalisasi, penting iya, wajib iya tapi bagaimana dengan kemampuan anggarannya,” ungkapnya.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, kata Hikmah untuk program biaya bantuan layanan kesehatan untuk orang miskin muncul anomali. Pasalnya, banyak piutang RS membengkak tapi biamaskin di dinas kesehatan justru tak terserap bahkan dikembalikan.
“Saya menduga ada masalah dan kendala administrasi karena proses dan mekanismenya tak sederhana. Sebab kalau dibikin sederhana khawatir membengkak. Makanya kita minta dilakukan evaluasi,” ujar mantan ketua PW Fatayat NU Jatim ini.
“Kalau anggaran sampai dikembalikan, lanjut Hikmah bisa jadi akan mendapatkan evaluasi dari Kemenkeu sehingga tahun depannya dilarang menganggarkan lagi padahal program itu sangat dibutuhkan masyarakat,” lanjutnya.
Senada, Zeiniye anggota Komisi E lainnya berharap BPOPP antara sekolah negeri dan swasta disamakan karena sama-sama tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa.
“Kami bersyukur BPOPP untuk sekolah negeri ada tambahan 3 bulan menjadi 9 bulan dan sekolah swasta bertambah 1 bulan menjadi 6 bulan. Tapi kalau memungkinkan ya 12 bulan dan disamakan,” kata politikus asal F-PPP.
Sementara itu Kadindik Jatim Aries Agung Paiwai mengatakan bahwa BPOPP untuk sekolah negeri awalnya hanya untuk 6 bulan, namun pada P-APBD 2023 ada tambahan 3 bulan sehingga totalnya menjadi 9 bulan. Sedangkan untuk sekolah swasta dari yang awalnya 5 bulan ditambah 1 bulan menjadi 6 bulan.
“Pertimbangannya, sekolah negeri tidak boleh menarik iuran sehingga penambahannya agak dilebihkan. Sedangkan sekolah swasta kami bagi rata karena jumlahnya empat kali lipat dari sekolah negeri. Masukan komisi E itu tentu akan kami pertimbangkan dengan melihat proporsional dan anggarannya serta kondisi masiing masiing sekolah. Mengingat, BPOPP itu dasarnya adalah jumlah siswa,” ujarnya. (ari)
