Demokrat Jatim tegaskan akan jalankan intruksi DPP pasca Anis gandeng Muhaimin

Surabaya, MercuryFM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur tegak lurus dengan arahan dewan pimpinan pusat terkait pengambilan langkah Anies Baswedan yang menggandeng Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di Pemilihan Presiden 2024.

“Jawa timur tidak akan punya posisi yang berbeda dari DPP. Karena kita sudah menyakini DPP memiliki kapasitas dan juga tentunya mendapatkan kepercayaan kami untuk melakukan pembahasan mengenai konstelasi politik nasional,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Dardak usai nonton bareng Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Bicara Perubahan dan Pilpres 2024 di stasiun televisi, Kamis malam (31/08/23) malam.

Emil pun menegaskan bahwa Demokrat Jatim beserta DPC se-Jatim tetap tegak lurus apa yang disampaikan DPP.

“Seluruh dewan pimpinan cabang menyampaikan tegak lurus dengan apa yang jadi amanah dengan dewan pimpinan pusat,” tegasnya.

Apakah ada pencopotan baliho bergambar Anies Baswedan usai menggandeng Muhaimin, Emil menanggapi secara enteng.

“Bukan itu esensinya. Pernyataan pak Sekjen jelas ini bukan sekadar sudah pasang gambar. Intinya kami melaksanakan amanah dari DPP dengan baik,” ungkapnya.

“Saya ingin tegaskan bahwa memasang gambar itu bukanlah inti dari permasalahan yang disampaikan dengan Pak Sekjen,” lanjut Emil yang juga Wakil Gubernur Jatim ini.

Di sisi lain, Emil menyatakan saat ini jajarannya tetap fokus menjalankan tugas partai, yakni terjun ke masyarakat dan melakukan persiapan menyongsong perhelatan Pemilihan Umum 2024.
“Dalam konteks adalah bagaimana menyongsong pemilu yang akan datang, segenap bakal calon legislatif dan struktur bekerja dengan maksimal, menyapa rakyat masyarakat konstituen dengan penuh ketulusan,” pungkasnya.

Diketahui melalui keterangan resmi, Dewan Pimpinan Pusat menggelar rapat majelis tinggi menindaklanjuti keputusan Anies yang dinilai secara sepihak menyetujui kerja sama politik antara NasDem dan PKB.

Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Teuku Riefky menjelaskan rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi dan calon presiden, calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. (ari)

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Visual Radio

Add New Playlist