Surabaya, MercuryFM – Terancam akan digusur oleh Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Pemprov Jatim, puluhan orang yang kesehariannya menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Modongan, Kecamatan Suko, Mojokerto menemui Komisi D DPRD Jatim.
Dalam kedatangannya ke DPRD Jatim mereka diterima Wakil Ketua Komisi D Ashari didampingi anggota Komisi D lainnya yakni Hidayat dan Hadi Dediansyah.
Aggota Komisi D hidayat usai menerima mereka mengatakan para perwakilan PKL Mojokerto ini meminta agar dilakukan penundaan penertiban lapak-lapak oleh Dinas SDA. Mengingat dalam kesepakatan awal, penertiban PKL akan ditunda selama Pemda belum menemukan tempat untuk relokasi PKL.
“Maka DPRD merekomendasikan agar penertiban ditunda sampai ada tempat relokasi sehingga mereka dipersilahkan untuk kembali berjualan,” ujarnya, Selasa (01/08/23).
Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa lapak PKL akan digusur karena tempat tersebut sering menimbulkan banjir. Dengan begitu, Dinas SDA akan melakukan normalisasi sungai. Rencananya Dinas SDA akan mendatangkan alat berat, ketika lokasi sudah bersih dari lapak PKL
“Namun kita harus pahami kondisi yang ada sehingga harus ada jalan tengah. Ini terkait nasib PKL yang mengantungkan ekonominya dari hasil berjualan di lapak-lapak. Saya kira Pemerintah pasti menyiapkan lahan untuk relokasi,” ungkapnya.
Kata Hidayat, Komisi D akan terus memantau persoalan PKL ini agar Dinas SDA betul-betul menyediakan lahan untuk relokasi
Sementara Anggota Komisi D lainnya, Hadi Dediansyah menjelaskan, dirinya melihat para PKL tersebut butuh biaya hidup yang didapat dari hasil berjualan. Namum disisi lain lahan itu harus dilakukan normalisasi sungai untuk atasi banjir.
“Satu sisi persoalan kemanusian sisi lain juga berkaiatan dengan hajat orang banyak pula atasi persoalan Banjir. Ini yang harus di carikan jalan keluar yang baik,” ungkapnya.
Kondisi ini lanjut Cak Dedi sapaan akrab Hadi Dediyansah, pihaknya juga meminta agar Bupati Mojokerto ikut memikirkan keberadaan mereka yang menjadi warganya.
“Kita mengapresiasi kemandiriannya para PKL dalam mengais rejeki. Harus ada solusi dari pemerintah setempat. Artinya kepala daerah harus memberi fasilitas yang memadai apa yang saat ini dibutuhkan PKL di Modongan,” tegasnya. (ari)