Optimalkan peran BPR Jatim, Komisi C DPRD Jatim minta Pemprov segera tambah modal BPR sesuai amanat Perda

Surabaya, MercuryFM – Optimalisasi keberadaan Bank Perkreditan Rakyat ( BPR) terus di dorong Komisi C DPRD Jatim. Percepatan perekonomian di Jatim akan lebih maksimal bila keberadaan BUMD milik Pemprov benar-benar lebih di maksimalkan lagi khususnya dalam membantu UMKM dan Pertanian dalam pemberian kredit permodalan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota Komisi C DPRD Jatim Agung Supriyanto seusai rapat bersama perwakilan BPR dan Pemprov untuk optimalisasi kinerja BUMD sebagai penggerak perekonomian dan sumber pendapatan asli daerah, di Kabupaten Jombang, Jumat (26/05/23).

“Kita ingin BPR ini menjadi salah satu bank penyangga. BPR telah membuktikan itu sehingga perlu lebih dimaksimalkan lagi,” ujar Agung yang memimpin jalannya pertemuan tersebut.

Menurut Agung, BPR Jatim memiliki peran signifikan sebagai stimulus perekonomian masyarakat. Sebab, sekitar 85 persen dari modal yang dikelola itu digunakan untuk memberikan kredit pada masyarakat. Baik untuk UMKM maupun pertanian. Belum lagi juga dividen kepada PAD sekitar Rp 10,3 Miliar.

Agung berpendapat optimalisasi BPR Jatim ini sangat penting. Hanya saja, dia tak memungkiri aset modal yang dikelola mereka saat ini cukup terbatas. Sehingga dia mendorong pemerintah daerah bisa menambah kucuran modal mereka.

“Apalagi kita sudah ada amanat Perda yakni Perda nomor 1 tahun 2022 Perda nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000. Yang didalamnya meminta adanya penambahan modal bagi BPR yang di setujui tahun 2022 kemarin,” jelasnya.

Dengan penambahan modal yang segera harus dilakukan tersebut lanjut Politisi PAN  ini, bisa disalurkan menjadi kredit yang lebih massif lagi kepada masyarakat misalnya untuk pelaku usaha, pertanian maupun perkebunan.

“Kita yakini akan semakin merangsang denyut perekonomian. Ini dianggap penting sebab, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga mengakui jika UMKM menjadi salah satu penopang ekonomi di Jawa Timur,”

Politisi asli Tuban ini juga menjelaskan  saat pandemi Covid-19 yang turut memukul sektor perekonomian,  keberadaan UMKM di Jawa Timur terbukti bisa menjadi penopang dalam menghidari keterpurukan perekonomian di masyarakat. Sehigga penambahan modal untuk BPR harus segera dilakukan.

“Kita di Komisi C kaget juga, penambahan modal BPR masih dikaji lagi oleh Pemprov. Ini khan semakin membingungkn . Perda itu sebetulnya telah melalui kajian dari naskah akademis. Apalagi rancangan perda itu sebelumnya dari eksekutif. Penambahan modal itu merupakan perintah perda,” tegasnya.

Sementara itu, Pemimpin Divisi Kepatuhan BPR Jatim Farid Nur Syamsi menjelaskan, pihaknya terus berkonsentrasi pada sektor pertanian dan UMKM. Penyaluran kredit pada sektor perdagangan misalnya berkisar 40 persen lebih. Begitu pula di sektor pertanian juga terbilang besar.

“Karena pertanian itu sudah ditegaskan di dalam visi misinya BPR. UMKM juga sesuai dengan BPR,” ujarnya ditemui terpisah seusai pertemuan. (ari)

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Visual Radio

Add New Playlist