Surabaya, MercuryFM – Konflik manajemen PT Kasa Husada dengan ratusan karyawannya karena hak mereka belum dibayarkan sampai ke gedung DPRD Jatim.
Anggota Komisi C Pranaya Yudha Mahardhika langsung menghimbau PT KH untuk segera menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.
“Saya minta harus segera diselesaikan terutama yang berhubungan dengan hak karyawan,” tegas politisi muda yang akrab disapa Yudha ini, Sabtu (15/4/2023).
Yudha berharap PT KH peka dengan kondisi karyawannya saat ini. Terlebih sekarang di momentum lebaran, sudah tentu karyawan sangat berharap memperoleh haknya untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga.
Yudha menyinggung soal laporan anak perusahaan BUMD yang terkesan baik-baik saja. Namun ternyata ada problem masalah yang cukup berat.
“Selama ini, PT PWU selaku BUMD Holding dari 10 anak perusahaan selalu menyampaikan laporan terkonsolidasi (total rekapitulasi),” sebutnya.
Bahkan, PT PWU sudah beberapa kali dimintai laporan rinci per anak perusahaan, tetapi tidak pernah diberi, padahal setoran anak usaha adalah salah satu sumber utama holding dalam membukukan profit.
“PT PWU agar bisa melakukan solusi konkret agar persoalan ini tidak berkepanjangan, dan harus terbuka mana-mana anak usaha yang sedang baik-baik saja dan yang sedang butuh bantuan atau mana-mana yang harus ditutup,” tegas politisi Partai Golkar ini.
Apabila perlu dilakukan audit perusahaan kata ketua AMPI Jatim ini, maka harus diaudit secara menyeluruh. Biro ekonomi sebagai pembina BUMD juga wajib ikut turun tangan mengatasi masalah ini.
“Kami ingatkan Biro Perekonomian agar memberi masukan yang tepat kepada Gubernur dan pihak-pihak terkait, dan pastikan jangan ada lagi persoalan seperti ini di lingkungan BUMD atau anak usaha BUMD lainnya,” pungkas politisii muda ini. (Ari)
