Lumajang, MercuryFM – Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jatim diminta ikut berperan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Apalagi di Jatim ada tiga BUMD Perbankan dan keuangan bank Jatim, bank BPR UMKM dan Jamkrida.
Hal ini ditegaskan Ketua Fraksi Partai Gerindra Jatim usai melakukan kegiatakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal di Kabupaten Lumajang, Minggu (15/04/23).
“Ketika sosialisasi di Lumajang memang rata-rata petani, UMKM dan pelaku sektor informal (PKL) ini mereka mempunyai keterbatasan dan kendala yaitu akses modal. Harusnya BUMD sektor keuangan, seperti Bank Jatim, BPR Jatim, dan Jamkrida turut juga membantu masalah permodalan UMKM serta petani,” ujar Gus Fawaut sapaan akrab M. Fawait.
“BUMD Jatim, BPR Jatim, Jamkrida termasuk Bank Jatim ini harus satu frekuensi dengan visi misi gubernur, dengan keinginan gubernur untuk pembebasan kemiskinan,” lanjutnya.
Memurut Gus Fawait data kemiskinan di Jatim masih melebihi nasional. Tidak salah bila BUMD sektor keuangan hadir untuk menyelesaikan masalah kemiskianan melalui bantuan modal sektor UMKM dan petani.
Pihaknya kata Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) inj, akan meminta anggota Fraksi Gerindra, terutama yang ada di Komisi C untuk mengawal kinerja penyaluran kredit Bank Jatim dan BPR Jatim untuk sektor informal.
“Kami akan melihat seperti apa akses kredit bank Jatim, BPR Jatim yang diberikan di sektor ini, pertanian, UMKM dan informal yakni para PKL,” ungkapnya.
Ketua Tunas Indonesia Raya (Tidar) Jatim ini juga tak menampik jika mencari keuntungan merupakan keniscayaan bagi BUMD. Namun, ikut serta bersama Pemprov Jatim untuk sebuah perjuangan pengentasan kemiskinan juga merupakan tujuan Mulya.
“Bank Jatim, BPR Jatim punya PAD yang tinggi kami senang. Tetapi kami jauh lebih senang apabila bank Jatim, BPR Jatim benar-benwr satu frekuensi dengan gubernur untuk memberikan perhatian khusus kepada pelaku UMKM sektor informal seperti PKL, pedagang kelontong, dan juga petani,” ungkapnya.
“Kami berkeyakinan apabila petani pelaku UMKM pelaku informal seperti PKL ini belum bisa mengakses permodalan dengan baik maka kemiskinan di Jatim akan sangat sulit diurai,” lanjut pria yang juga Bendahara Partai Gerindra Jatim ini. (Ari)
