Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim minta quota untuk PPPK guru honorer di tambah

rencana penghapusan guru honorer, dinilai menimbulkan dampak negatif bagi proses belajar mengajar.

Bojonegoro, MercuryFM – Nasib guru honorer yang posisinya terancam dengan adanya peralihan guru honorer ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat perhatian serius ketua Fraksi PKB DPRD Jatim. Mengingat quota untuk perubahan guru honorer ke PPPK relatif kecil bagi guru honorer di Jawa Timur.

Menurut Fauzan adanya rencana penghapusan guru honorer, dinilai menimbulkan dampak negatif bagi proses belajar mengajar. Maka pihaknya memberikan usulan terkait penambahan quota perekrutan PPPK.

“Misal di Bojonegoro yang disampaikan saat reses, mereka banyak mengeluh soal PPPK ini, sedangkan honorer nanti akan dihapuskan,” ujar Fauzan saat mendapat keluhan dari para guru dalam agenda serap aspirasi Reses I DPRD Jatim tahun 2023, di Pondok Pesentren (Ponpes) Misbahuddin Desa Ngemplak, Kecamatan Baureno Kabupaten Bijonegoro, Senin (27/03/24).

Politisi muda PKB ini mengatakan, dengan rencana penghapusan guru honorer. dikhawatirkan terjadi kekurangan guru di tiap-tiap sekolah, dan penambahan jam kerja bagi guru PPPK. Kondisi tersebut akan berakibat efektifitas belajar mengajar kepada murid.

“Jika penghapusan guru honorer benar terjadi, maka akan menjadi suatu masalah. Karena saat ini, keberadaan guru honorer sangat membantu sekolah-sekolah,” jelasnya.

Untuk itu, demi mengupayakan nasib guru honorer,  penambahan quota pada seleksi PPPK bagi tenaga pengajar atau guru harus dilakukan.

“Jadi penambahan quota seleksi PPPK untuk guru harus ada,” jelas anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bojonegoro-Tuban.

Selain itu pihaknya kata Fauzan juga meminta Pemprov Jatim memperhatikan guru honorer yang dinyatakan lulus passing grade, tetapi tidak masuk dalam formasi PPPK. Pasalnya nasib para guru harus menjadi perhatian lebih, sesuai dengan janji pemerintah yang ingin memprioritaskan tenaga kependidikan.

“Saya mendapat kabar, ada lebih dari enam ribu guru passing grade yang nasibnya kurang jelas. Ini harus juga dicarikan solusinya, demi kesejahteraan para guru,” pungkas pria yang juga Bendahara DPW PKB Jatim ini. (Ari)

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Visual Radio

Add New Playlist