Polemik data Desil dan banyak warga kehilangan bantuan, Rasiyo dorong BPS turun langsung ke lapangan bersama RT

Surabaya, MercuryFM – Polemik perubahan data desil (pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat) di Kota Surabaya yang membuat sejumlah warga penerima bantuan sosial (bansos) kehilangan haknya menjadi persoalan dimasyarakat.

Hal ini tampak dari hasil reses serap aspirasi masyarakat yang di lakukan anggota DPRD Jatim Rasiyo dalam resesnya, yang digelar di Jl Banyu Urip Lor VIII Kelurahan Bamyu Urip, Kecamatan Sawahan, Senin (16/11/26).

“Saya sebagai Ketua RT sellau disalahkan. Padahal penentuam Desil kita tidak tahu. Akhirnya ya saya dampingi warga untuk lakukan sanggahan. Dan ini juga bnyak dirasakan para Ketua RT khusunya di wilayah sini,” ujar Wanto salah satu Ketua RT yang ada di wilayah tersebut yang disampaikan ke Rasiyo.

Menyikapi hal ini, Rasiyo mendorongnBadan Pusat Statistik (BPS) untuk tidak sekadar mengandalkan metode sampling dalam mendata waega, melainkan turun langsung ke lapangan dengan melibatkan pengurus Rukun Tetangga (RT).

​Menurut Rasiyo, meskipun penetapan data desil secara regulasi merupakan kewenangan BPS, pihak yang paling mengetahui kondisi riil ekonomi warga di lapangan adalah para ketua RT.

​”Padahal kondisi riil yang tahu warga itu ya Pak RT. Karena Surabaya ini kasusnya kan semua desil-nya berubah, yang tadinya menerima bantuan sekarang tidak. Akhirnya masyarakat bergejolak dan Pak RT yang disalahkan,” ujar Rasiyo.

​Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, perubahan status dari Desil 1 (kelompok masyarakat paling rentan atau miskin ekstrem) ke tingkat yang lebih tinggi secara otomatis menggugurkan status warga sebagai penerima bantuan.

Untuk mengatasi hal ini, Rasiyo mendorong warga dan ketua RT aktif memanfaatkan mekanisme sanggahan melalui sistem daring Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang terintegrasi, lalu meneruskan tembusannya ke Dinas Sosial dan BPS agar dilakukan pengecekan ulang.

​Terkait persoalan ini, Rasiyo mengaku pihak DPRD Jatim telah menyampaikannya secara langsung kepada Menteri Sosial. Meski Menteri Sosial menegaskan bahwa kewenangan data tetap berada di tangan BPS, Rasiyo berharap BPS mau mengubah pola pendataannya.

​”Makanya BPS itu juga jangan hanya sampling, tapi harus turun langsung kepada masyarakat, melihat kondisi riil di lapangan bersama-sama dengan RT,” tegas Rasiyo.

​Selain persoalan akurasi data bansos, anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya ini, juga di kaluhi terkait sektor pendidikan, khususnya dukungan dan perhatian bagi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pihaknya kata anggota Komisi E ini siap memfasilitasi persoalan PAUD. Pihaknya akan meminta warga melui pengurus RW dan RT bila ada pagan kosong dan siap di Jadikan PAUD maka, pihaknya siap memfasilitasi.

“Ya tadi saya minta kalau ada lahan kosong dan tidak bermasalah, kita fasilitasi bantuan pembangunsn PAUDnya,” pungkas Rasiyo. (ari)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Visual Radio

Add New Playlist