Surabaya, MercuryFM – Pelaku usaha UMKM didorong untuk bisa memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Program yang sangat bermanfaat bagi pengembangan UMKM ini terus didorong oleh anggota DPRD Jatim, Lilik Hendarwati.
“Banyak UMKM di kota Surabaya ini. Sehingga melalui program NIB dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Saya jemput bola mendorong UMKM dikota Surabaya untuk mengurus NIB. Ini yang terus saya lakukan, termasuk di masa reses ini,” ujar Lilik Hendarwati usai menggelar reses di Jl. Dinoyo Baru No.9D, RT 07 – RW 3 Keurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, Senin (16/11/26).
Lilik menjelaskan bahwa program ini telah ia bawa ke masyarakat Surabaya sejak tahun 2023–2024 dan telah membantu sekitar 9.000 pelaku usaha.
Menurutnya, antusiasme warga Surabaya sangat tinggi karena sebagian besar masyarakat di perkampungan menjalankan usaha mandiri, mulai dari pedagang, penyedia jasa laundry, pijat, akupunktur, hingga pengemudi ojek daring.
Dalam setiap titik pelaksanaan reses, kuota yang disediakan rata-rata mencapai 100 NIB dan kerap kali melebihi target.
”Hampir semua kegiatan yang bernama UMKM atau usaha sekarang harus punya NIB. Kemarin banyak warga mengira NIB hanya disimpan saja, ternyata sekarang sangat berguna saat mereka butuh permodalan maupun meminta bantuan pelatihan dari pemerintah,” jelas Lilik.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim ini menekankan pentingnya kepemilikan NIB sebagai syarat utama bagi pelaku UMKM untuk mengakses Program Kredit Usaha Rakyat Daerah (Prokesra) melalui Bank Jatim maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Ia mendorong warga memanfaatkan pembiayaan resmi tersebut agar terhindar dari jeratan pinjaman berbunga tinggi atau rentenir yang kerap mencekik ekonomi masyarakat.
”Kalau di Bank Jatim, pinjaman bahkan bisa sampai Rp100 juta tanpa bunga atau dengan skema yang sangat ringan. Ini jauh lebih aman daripada masyarakat terjebak pinjaman yang bunganya membengkak berkali-kali lipat dalam hitungan bulan,” ucapnya.
Selain layanan pembuatan NIB, dalam kegiatan reses tersebut dirinya juga menceritakan bagaimana kolaborasi lintas sektor. Dimana DPMPTSP turut menggandeng Universitas Airlangga (Unair) untuk fasilitasi sertifikasi halal serta Dinas Kesehatan guna memberikan pendampingan langsung bagi para pelaku usaha.
Ke depan, anggota Komisi C DPRD Jatim ini berharap program jemput bola NIB ini dapat terus diperluas jangkauannya ke wilayah-wilayah yang pelaku usahanya belum tersentuh legalitas, sehingga UMKM di Jawa Timur, khususnya Surabaya, dapat terus bertumbuh dan naik kelas.
“Dengan kondisi ekonomi saat ini, peran UMKM sangat berperan. Untuk itu dukungan NIB sangat diperlukan guna mendukung pengembangan UMKM kedepannya,” pungkas Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya. (ari)

