Surabaya, MercuryFM – Beberapa catatan krusial mulai dari sektor pendidikan, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan infrastruktur, menjadi catatan Fraksi Partai Keadikan Sejahtera (PKS) DPRD Jatim, mengiringi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu (11/11/26).
Juru Bicara Fraksi PKS Puguh Wiji Pamungkas mengatakan bahwa pendapatan daerah pada APBD 2027 diproyeksikan sebesar Rp26,54 triliun, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp17,68 triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp8,83 triliun, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp28 miliar.
PKS mencatat PAD berkontribusi sekitar 66,6 persen yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Jawa Timur relatif baik.
“Namun, pertumbuhan PAD dalam APBD 2027 hanya sekitar 0,2 persen dibandingkan P-APBD 2026, padahal pertumbuhan ekonomi Jatim pada Semester I 2026 mencapai 5,84 persen,” ujarnya.
Untuk itu, Fraksi PKS kata Puguh meminta pemerintah provinsi mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah tanpa menambah beban masyarakat, memperbaiki tata kelola BUMD, mengoptimalkan aset daerah yang belum produktif, memperkuat digitalisasi kepatuhan wajib pajak, serta memaksimalkan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Sementara itu, pada sisi belanja daerah yang dialokasikan sebesar Rp27,63 triliun, Fraksi PKS lanjut Puguh, menyoroti komposisi anggaran yang didominasi oleh Belanja Operasi sebesar 75,3 persen, sementara Belanja Modal hanya mendapat porsi sekitar 6,1 persen. PKS menilai porsi belanja modal perlu ditingkatkan agar pembangunan infrastruktur dasar dapat memberikan dampak produktif secara langsung kepada masyarakat.
Dari aspek tata kelola dan akuntabilitas, Fraksi PKS mengingatkan kembali rendahnya serapan belanja modal pada Semester I 2026 yang baru mencapai 16,37 persen, serta lambatnya penyerapan sejumlah perangkat daerah teknis per pertengahan Oktober 2026, seperti DPRKPCK sebesar 38,9 persen, Dinas Lingkungan Hidup sebesar 50,09 persen, dan Dinas PU Bina Marga sebesar 70,75 persen.
“Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu penumpukan pekerjaan di akhir tahun dan meningkatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA),” tegas Puguh.
Terkait pembiayaan daerah, defisit anggaran yang diproyeksikan sebesar Rp1,09 triliun ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari perkiraan SiLPA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,5 triliun. Fraksi PKS menekankan agar proyeksi SiLPA tersebut dicermati secara serius, sebab tingginya SiLPA yang timbul akibat program tidak terlaksana justru mencerminkan kelemahan dalam perencanaan.
“Apabila terbentuk karena program tidak terlaksana, keterlambatan pengadaan, atau rendahnya kapasitas penyerapan anggaran, maka hal tersebut justru menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” tegas Puguh.
Lebih lanjut, Fraksi PKS mendesak penguatan di sejumlah sektor prioritas. Pada bidang pendidikan dan kesehatan, PKS mendorong pemerataan sarana prasarana sekolah, penguatan pendidikan vokasi SMK agar sesuai kebutuhan industri, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, penanganan stunting, serta memperluas cakupan pemeriksaan kesehatan gratis.
“Pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegas legislator asal Dapil Malang Raya itu.
Selain itu, dalam hal pengentasan kemiskinan, PKS meminta pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional secara tepat sasaran serta keberlanjutan program perlindungan sosial seperti PKH Plus, bantuan sosial bagi masyarakat miskin ekstrem, pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni.
“Pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas kebijakan anggaran,” urainya.
Dukungan ekonomi juga diarahkan bagi petani, peternak, dan nelayan melalui hilirisasi Jatim Agro-Hub, kemudahan akses pembiayaan UMKM dan koperasi, serta tata kelola Program Kredit Sejahtera melalui PT BPR Jatim.
Terakhir, pemerataan pembangunan infrastruktur antarwilayah—termasuk kawasan Madura, Mataraman, dan Tapal Kuda—serta dukungan perluasan jangkauan layanan transportasi publik Trans Jatim turut menjadi perhatian serius.
“Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan pemerataan antarwilayah, tidak hanya terkonsentrasi pada kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi,” tandas Sekretaris Fraksi PKS ini. (ari)
