Surabaya, MercuryFM – Profesionalisme Badan Pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta diaudit independen guna meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD), menjadi catatan Fraksi Golkar DPRD Jatim dalam mengiringi persetujuan APBD Jatim 2027.
“Fraksi Partai Golkar mendorong BP (Badan Pengelola) BUMD dikelola secara profesional, dan memiliki akuntan independen,” ujar Juru Bicara Fraksi Golkar Jairi Irawan saat membacakan pendapat akhir fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim terkait persetujuan Raperda APBD Jatim 2027 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono, Rabu (11/11/26).
Fraksi Golkar menilai penguatan tata kelola BUMD perlu dilakukan seiring masih terbatasnya kontribusi perusahaan daerah terhadap pendapatan Jawa Timur.
Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD Jatim, setoran BUMD hanya sekitar 2,8 persen dari PAD, dengan 85 persen di antaranya berasal dari dividen Bank Jatim.
Sementara itu, PT Askrida belum dapat membayarkan dividen karena larangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan PT Jamkrida Jatim masih mencicil tunggakan pembayaran dividen.
Dalam penyampaiannya Fraksi Partai Golkar kata Wakil Ketua Komisi E ini juga menyoroti porsi alokasi belanja daerah. Dari total kekuatan Belanja Daerah sebesar Rp27.636.590.490.000, porsi terbesar didominasi oleh Belanja Operasi yang menyedot Rp20,80 triliun atau setara 75,3%.
Sementara itu, porsi Belanja Modal yang bersentuhan langsung dengan pembangunan fisik jangka panjang hanya dijatah Rp1,67 triliun atau sekitar 6,10%.
”Tambahan belanja hasil pembahasan sebesar Rp203,11 miliar hampir seluruhnya terserap untuk belanja operasi, sedangkan belanja modal hanya mendapat tambahan sebesar Rp1 miliar,” papar Jairi.
Fraksi Golkar kata politisi muda yang juga ketua DPD Golkar Tulungagung ini juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan barang milik daerah yang belum digunakan secara maksimal.
Dalam pendapat akhir lanjut Jairi, menyepakati pendapatan daerah sebesar Rp26,545 triliun, terdiri atas PAD Rp17,686 triliun, dengan belanja daerah Rp27,636 triliun sehingga terdapat defisit Rp1,090 triliun.
Fraksi Golkar kata Jairi juga berharap adanya kemandirian badan layanan umum daerah (BLUD) rumah sakit, sinkronisasi data kemiskinan pusat dan daerah, serta pembukaan koridor baru Trans Jatim menuju wilayah Bakorwil.
“Pada akhirnya kita tetap menyatakan menyetujui penetapan Perda APBD Jatim 2027 sesuai struktur yang disepakati Badan Anggaran dan TAPD. Namun kita berharap catatan dan pengkritisan yang dilakukan Fraksi bisa ditindaklanjuti oleh Pemprov Jatim,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tukungagung-Biltar Kota/Kabupaten ini. (ari)