Surabaya, MercuryFM – Sembilan fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2027. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu (11/11/2026).
Dalam keputusan tersebut, struktur APBD Jatim 2027 terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp26,5 triliun, belanja daerah Rp27,6 triliun, serta pembiayaan daerah sebesar Rp1,090 triliun.
Kesepakatan seluruh fraksi menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan APBD 2027 antara legislatif dan eksekutif. Persetujuan tersebut selanjutnya dituangkan dalam keputusan DPRD Jatim sebagai dasar untuk melanjutkan proses penetapan peraturan daerah tentang APBD 2027 sesuai ketentuan perundang-undangan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono, menyampaikan bahwa kesembilan fraksi telah menyatakan persetujuan terhadap Raperda APBD 2027 dalam pendapat akhir fraksi.
“Semua fraksi dapat menerima dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2027,” ujar Blegur saat memimpin rapat paripurna
Selain menyampaikan persetujuan, Blegur meminta agar seluruh saran, masukan, dan harapan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam pendapat akhir segera mendapat tindak lanjut dari gubernur.
“Semua saran, masukan, dan harapan fraksi-fraksi yang telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dalam pandangan akhir fraksi agar segera ditindaklanjuti,” tegas Sekertaris DPD Partai Golkar Jatim ini.
Persetujuan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan DPRD Jatim tentang Persetujuan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 yang dibacakan Sekretaris DPRD Jatim, Moch. Ali Kuncoro.
Setelah pembacaan keputusan, Blegur selaku pimpinan rapat meminta persetujuan anggota DPRD terhadap rancangan keputusan tersebut. Seluruh anggota rapat menyatakan setuju sehingga keputusan DPRD mengenai persetujuan Raperda APBD Jatim 2027 dapat ditetapkan.
“Selanjutnya kami tawarkan kepada rapat DPRD yang terhormat, apakah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui menjadi keputusan DPRD?,” ucap Blegur. Dan semua anggota DPRD Jatim yang hadir serempak mengatakan ‘Setuju.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terhadap Raperda APBD 2027.
Dalam pendapat akhirnya, Khofifah menegaskan bahwa persetujuan bersama terhadap Raperda APBD 2027 merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.
“Rapat paripurna ini menandai salah satu tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, yaitu pengambilan keputusan bersama terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2027,” kata Khofifah.
Ia menjelaskan, persetujuan tersebut merupakan hasil dari serangkaian pembahasan yang melibatkan Pemprov Jatim dan DPRD Jatim secara intensif dan konstruktif.
“Proses ini merupakan puncak dari serangkaian pembahasan yang intens, dinamis, dan konstruktif antara Pemprov Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur,” tegas Khofifah. (ari)
