Surabaya, MercuryFM — Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bersama DPRD Provinsi Jatim resmi menandatangani Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Penandatanganan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya.
Dalam APBD TA 2027 yang disetujui tersebut, Belanja Daerah Pemprov Jatim diproyeksikan mencapai Rp27,63 triliun, sementara Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp26,54 triliun. Postur anggaran ini mencatatkan defisit sebesar Rp1,09 triliun yang seluruhnya ditutup melalui pembiayaan netto dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar nol rupiah.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa pengesahan anggaran ini merupakan hasil dari proses pembahasan yang intens dan konstruktif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim.
Salah satu poin krusial dalam finalisasi APBD 2027 adalah penyesuaian dan pengalihan anggaran belanja. Pemprov Jatim dan DPRD sepakat mengalihkan pengeluaran pembiayaan Dana Cadangan sebesar Rp75 miliar, serta melakukan efisiensi pada belanja pegawai.
Hasil efisiensi dan pemangkasan dana cadangan tersebut dialihkan secara langsung untuk memperkuat program-program prioritas pembangunan Jawa Timur.
”Seluruh proses pembahasan ini bertujuan untuk memastikan ketercapaian target prioritas pembangunan Jawa Timur, dengan fokus utama penguatan pelayanan dasar guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujar Khofifah dalam Pendapat Akhir Gubernur.
Gubernur Khofifah juga mengatakan, dalam APBD Jatim 2027, akan difokuskan pada sembilan prioritas. Yakni pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan dengan mempercepat penurunan angka kemiskinan secara agresif. Memperluas kesempatan kerja yang berkualitas bagi warga Jatim. Memperkuat aksesibilitas antarwilayah dan intra-aglomerasi yang terpadu dan berkeadilan.
“Juga meningkatkan taraf hidup petani, peternak, dan nelayan. Memperkuat mutu pendidikan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, menjaga keharmonisan masyarakat, dan menjamin kelestarian lingkungan hidup,” jelas Khofifah.
Setelah persetujuan bersama ini, Raperda APBD TA 2027 kata Khofifah, akan segera dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) paling lambat tiga hari sejak tanggal pengesahan untuk menjalani proses evaluasi sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
Terakhir Khofifah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Jatim atas sinergi yang terjalin selama proses penyusunan APBD 2027.
“Kita optimis APBD 2027 dapat dieksekusi secara tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. (ari)
