Surabaya, MercuryFM – Anggota DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan jauh lebih elegan jika memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Yordan saat menemui massa demonstran yang menggelar aksi menuntut pemakzulan Gibran di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Selasa (10/11/26).
Menurut Yordan, polemik yang bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) seharusnya disikapi secara bijak melalui mekanisme konstitusional, mengingat persoalan tersebut turut memengaruhi legitimasi moral jabatan Wakil Presiden.
“Tentu lebih elegan lagi kalau kemudian beliau mau dengan legowo mengundurkan diri. Karena secara konstitusi juga legitimasi moralnya menurut saya dengan putusan MK dan MA ini juga hilang,” ujar Yordan di hadapan massa aksi.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa secara tegas mendesak adanya penegakan aturan terhadap Gibran menyusul kontroversi pencalonannya pasca-putusan MK dan MA.
Menanggapi desakan itu, Yordan memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan oleh warga Jawa Timur akan segera diteruskan secara resmi ke tingkat pusat, yakni kepada DPR RI. Ia menjelaskan bahwa DPR RI merupakan lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menindaklanjuti tuntutan pemakzulan melalui hak menyatakan pendapat.
“Karena kalau sesuai dengan ketentuan, yang bisa menindaklanjuti tentu DPR RI dengan hak menyatakan pendapat. Karena ini menjadi bagian dari aspirasi rakyat Jawa Timur yang hari ini hadir, maka kami teruskan ini ke DPR RI,” tegasnya.
Disinggung mengenai sikap resmi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim terkait wacana pemakzulan ini, Yordan menyatakan bahwa saat ini belum ada keputusan final secara kelembagaan partai.
Kendati demikian, ia mencatat adanya sejumlah pernyataan dari para pimpinan partai yang menyiratkan perlunya langkah konkret dari DPR RI untuk merespons situasi politik terkini pasca-putusan MK dan MA.
“Kalau sikap secara resmi itu belum ada, tetapi kalau kita lihat bersama-sama dari pernyataan para pimpinan partai bahwa memang kalau melihat situasi yang ada pasca-putusan MK dan MA, maka sebaiknya juga ada sikap dari DPR RI melalui hak menyatakan pendapat,” pungkasnya. (ari)
