Surabaya, MercuryFM — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur mendesak Pemprov Jatim bergerak cepat merespons anjloknya kinerja perdagangan daerah. Sepanjang Januari–September 2026, ekspor Jawa Timur merosot 7,25 persen, sementara impor justru melonjak hingga 15,51 persen.
Ketimpangan ini memicu defisit neraca perdagangan hingga 3,63 miliar dolar AS (sekitar Rp57 triliun) yang kini mengancam keberlangsungan 4,58 juta UMKM dan jutaan tenaga kerja lokal.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Eddy Paripurna, memperingatkan bahwa krisis ekspor ini bukan sekadar angka statistik di atas kertas. Dampaknya dikhawatirkan merembet langsung ke jantung ekonomi kerakyatan.
”Penurunan ekspor bukan sekadar persoalan angka perdagangan, tetapi berpotensi merembet hingga ke sektor ekonomi kerakyatan,” ujar Eddy di Surabaya, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Jatim pada sembilan bulan pertama 2026 tercatat sebesar 21,26 miliar dolar AS, turun dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai 22,92 miliar dolar AS.
Sebaliknya, arus impor justru membengkak dari 21,55 miliar dolar AS menjadi 24,89 miliar dolar AS.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, menilai pembengkakan impor ini harus segera dipetakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi jenis barang impor, khususnya bahan baku, yang sejatinya bisa diproduksi sendiri oleh industri di dalam negeri, khususnya di Jawa Timur.
“Langkah ini dinilai krusial untuk menekan ketergantungan terhadap pasokan luar negeri,” ucapnya.
Edi juga mengatakan, dampak pelemahan ekspor ini diyakini tidak hanya menghantam perusahaan-perusahaan skala besar yang berorientasi global. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi bagian dari rantai pasok industri turut berada di garis bahaya.
Berdasarkan data SIDT-UMKM Kementerian UMKM 2025, Jawa Timur memiliki potensi besar dengan 4,58 juta UMKM nonpertanian. Kekuatan ekonomi kerakyatan ini terancam mengalami penurunan omzet jika perusahaan eksportir mengurangi kapasitas produksi dan pembelian dari pemasok lokal akibat lesunya permintaan internasional.
Sektor-sektor yang paling rentan terdampak meliputi makanan olahan, kerajinan, furnitur, tekstil, hingga produk pertanian dan perikanan.
“Dampak berikutnya adalah potensi berkurangnya penyerapan tenaga kerja. Penyesuaian produksi oleh industri berorientasi ekspor bisa berpengaruh langsung terhadap pendapatan buruh dan masyarakat,” terangnya.
Sebagai langkah mitigasi, Edi mendorong Pemprov Jatim untuk memperkuat pasar domestik sebagai penyangga utama ketika pasar internasional melemah. Salah satu strategi andalan yang disoroti adalah perdagangan antarpulau.
Meski Pemprov Jatim telah mencatatkan 50 kali misi dagang di 29 provinsi dengan nilai transaksi menembus Rp36,24 triliun (berdasarkan catatan BPKP hingga April 2026), Eddy meminta agar program tersebut dievaluasi secara ketat.
”Jangan sampai nilai komitmen perdagangan hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi tidak berujung pada kontrak pembelian berkelanjutan bagi pelaku usaha kecil,” tegasnya.
“Keberhasilan misi dagang, harus diukur dari realisasi pembelian nyata di lapangan,” lanjutnya.
Selain memperluas pasar, Eddy mendesak pula adanya percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah. Petani, nelayan, dan pelaku perkebunan tidak boleh lagi sekadar menjadi pemasok bahan mentah, melainkan harus mendapat nilai tambah melalui pengolahan produk akhir yang memiliki daya saing tinggi.
Sebagai fungsi pengawasan, Komisi B DPRD Jatim lanjutnya, berencana memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM. Pemanggilan ini bertujuan mengevaluasi realisasi transaksi misi dagang, omzet UMKM, hingga serapan tenaga kerja secara komprehensif.
”Peningkatan ekspor harus berjalan beriringan dengan perluasan pasar domestik. Pemerintah harus memastikan produk lokal benar-benar memiliki pasar, UMKM berkembang, buruh terlindungi, serta petani dan nelayan mendapatkan nilai tambah dari hasil produksinya,” pungkas Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Probolinggo-Pasuruan. (ari)