Surabaya, MercuryFM – CaKra Muda Indonesia mendesak Ketua DPRD Kota Surabaya segera menemui massa aksi dan membuka ruang dialog terkait sejumlah kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Massa bahkan memberikan tenggat waktu 1×24 jam untuk mendapatkan kepastian jadwal audiensi.
Desakan tersebut disampaikan Founder CaKra Muda Indonesia, Abdul Aziz, saat menggelar aksi di halaman Gedung DPRD Surabaya, Selasa (10/11/2026).
Salah satu persoalan yang disoroti adalah penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang dinilai belum disertai penyediaan tempat relokasi dan fasilitas yang layak. Aziz menilai pemerintah tidak boleh sekadar menertibkan tanpa memikirkan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat kecil.
“Seharusnya ketika PKL ditertibkan, mereka diberikan tempat yang layak. Fasilitas dulu baru ditertibkan, begitu seharusnya,” tegas Aziz.
Menurutnya, kebijakan penataan kota harus tetap memperhatikan nasib pedagang kecil. Jangan sampai penertiban justru memutus sumber penghasilan warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas berdagang.
Aziz menegaskan, kedatangan massa bukan sekadar menyampaikan protes. Mereka ingin mendapatkan kesempatan berdialog langsung dengan Ketua DPRD Surabaya untuk membahas dan mengevaluasi sejumlah kebijakan pemerintah kota, termasuk kebijakan Wakil Wali Kota yang dinilai mencederai kepentingan masyarakat.
“Kami ingin berdialog langsung dengan Ketua DPRD Kota Surabaya. Kapan kami dijadwalkan? Kami tunggu satu kali 24 jam untuk bisa bertemu,” ujarnya.
Aspirasi massa diterima Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Muhammad Machmud. Ia mengaku mengapresiasi masukan tersebut dan menyebut kritik masyarakat sebagai bahan evaluasi bagi DPRD maupun Pemkot Surabaya.
“Saya senang sekali ada aspirasi seperti ini. Ini sebagai koreksi untuk kita agar ke depan lebih baik. Tahun 2027 harus lebih baik. Jangan bosan-bosan memberikan masukan. Kami terima aspirasi teman-teman dan akan kami tindak lanjuti,” kata Machmud.
Machmud juga membuka kemungkinan mengundang perwakilan massa untuk membahas persoalan PKL dalam pertemuan lanjutan.
Namun, dialog sempat memanas ketika Aziz mempertanyakan tindak lanjut sejumlah surat permohonan hearing atau audiensi dari kelompok PKL yang disebut belum mendapatkan kepastian.
Machmud kemudian mempertanyakan kelompok PKL yang dimaksud karena banyak surat permohonan audiensi masuk ke DPRD.
“PKL yang mana? Karena surat yang masuk banyak,” tanyanya.
Aziz menilai DPRD seharusnya mengetahui dan memberikan respons terhadap aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui surat resmi. Menurutnya, tuntutan massa tidak rumit, yakni meminta kepastian waktu untuk bertemu langsung dengan pimpinan DPRD.
Menanggapi desakan tersebut, Machmud berjanji akan meneruskan permintaan audiensi kepada pimpinan DPRD agar dijadwalkan kembali.
“Nanti setelah ini saya sampaikan supaya dijadwalkan ulang,” jawabnya.
Namun, jawaban tersebut belum memuaskan Aziz. Ia meminta DPRD tidak hanya memberikan janji, tetapi juga kepastian waktu pertemuan.
Aziz bahkan menegaskan massa akan tetap bertahan di halaman gedung DPRD dan menunggu kehadiran Wali Kota Surabaya apabila tidak ada jawaban konkret atas tuntutan mereka.
“Kalau tidak ada jawaban yang konkret, kami akan tetap di sini dan menunggu Wali Kota Surabaya,” tandasnya.
Kini, desakan tersebut menjadi ujian bagi DPRD Surabaya dalam merespons aspirasi masyarakat, khususnya terkait penataan PKL dan kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan warga kecil. (lam)
