Surabaya, MercuryFM – DPRD Kota Surabaya bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 sebesar Rp12,6 triliun. Namun, di balik besarnya anggaran tersebut, rencana pinjaman daerah mencapai Rp1,3 triliun menjadi salah satu poin penting yang patut dicermati.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Surabaya bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).
Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya yang dibacakan juru bicara Mochamad Machmud, belanja daerah 2027 diproyeksikan mencapai Rp12,6 triliun. Rinciannya, belanja operasi Rp9,8 triliun, belanja modal Rp2,7 triliun, serta belanja tidak terduga Rp47,6 miliar.
Sementara pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp11,1 triliun. Angka tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer Rp2,6 triliun.
Sorotan lain terletak pada struktur pembiayaan daerah. Pemkot Surabaya merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,7 triliun. Komponennya terdiri atas SiLPA 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah mencapai Rp1,3 triliun.
Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp253 miliar.
Besarnya rencana pinjaman tersebut menjadi perhatian karena pembiayaan melalui utang akan membawa konsekuensi kewajiban pembayaran pada tahun-tahun berikutnya.
Karena itu, pemanfaatan dana pinjaman perlu dipastikan benar-benar mendukung pembangunan produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Machmud menegaskan, belanja pembangunan harus mampu dirasakan langsung oleh warga. Kualitas pelaksanaan anggaran juga perlu ditingkatkan agar sejalan dengan fokus pembangunan nasional pada produktivitas, investasi, dan industri.
Tema pembangunan Surabaya 2027 diarahkan pada akselerasi pemerataan infrastruktur kota dan infrastruktur ekonomi strategis yang berwawasan lingkungan.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap anggaran 2027 mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat. Mulai dari kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka hingga ketimpangan sosial.
“Semoga anggaran yang tertuang dalam RAPBD 2027 ini memberikan kemaslahatan bagi seluruh warga Kota Surabaya. Bisa menurunkan angka kemiskinan, angka stunting, pengangguran terbuka, dan rasio gini,” ujar Eri.
Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri dalam rapat tersebut juga mengingatkan agar semangat Hari Pahlawan diwujudkan melalui kerja nyata dalam pembangunan kota. Menurutnya, kolaborasi seluruh unsur pemerintahan diperlukan untuk mewujudkan Surabaya yang maju, humanis, dan berkelanjutan.
Meski telah disepakati DPRD dan Pemkot Surabaya, RAPBD 2027 belum resmi menjadi Perda APBD. Dokumen anggaran tersebut selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi.
Hasil evaluasi gubernur akan menjadi dasar penyempurnaan bersama antara wali kota dan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD Surabaya Tahun Anggaran 2027.
Besarnya anggaran yang disepakati kini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Surabaya. Bukan sekadar memastikan anggaran terserap, tetapi juga membuktikan bahwa belanja triliunan rupiah dan pinjaman daerah tersebut benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga. (lam)
