Jakarta, MercuryFM – Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, angkat bicara mengenai gelombang desakan dari sejumlah partai politik agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Desakan ini mengemuka menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) ijazah SMA Gibran yang sebelumnya digunakan sebagai syarat pencalonan dalam Pilpres.
Meski demikian, Puan menegaskan bahwa partainya menghormati kedaulatan politik masing-masing pihak dan tidak akan ikut campur dalam dinamika internal partai lain.
”Kita tidak akan mencampuri urusan internal partai lain. Itu hak partai-partai. Silakan saja partai-partai mempunyai mekanisme dan aturan sendiri-sendiri,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/26).
Puan juga menambahkan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi maupun instruksi terkait perubahan posisi Gibran. Dengan demikian, status hukum Gibran sebagai wakil presiden masih sah.
”Sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Selain desakan pengunduran diri dari luar parlemen, sejumlah fraksi di DPR RI kini juga mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait wacana pemakzulan Gibran.
Menanggapi hal tersebut, Puan mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan dan aspirasi dari berbagai fraksi. Pihaknya memastikan bahwa setiap langkah lanjutan akan ditempuh secara konstitusional dan terukur setelah pembukaan masa sidang.
”Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” jelas mantan Menko PMK itu.
”Dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” imbuhnya.
Pimpinan DPR, lanjut Puan, akan terlebih dahulu mendengar dan mengkaji berbagai masukan yang telah ditampung dari fraksi-fraksi, Badan Musyawarah (Bamus), maupun anggota dewan selama masa reses.
”Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui Bamus, dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada,” terang Puan.
Sementara itu isu kepemimpinan nasional ini semakin memanas. Apalagi ada informasi adanya pertemuan antara Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Pertemuan tersebut memicu spekulasi luas di tengah publik mengenai kemungkinan mundurnya Gibran di tengah menguatnya ancaman penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di parlemen.
Menutup keterangannya, Puan meminta publik dan awak media untuk bersikap sabar dan menunggu kepastian informasi resmi daripada berspekulasi.
”Ya selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,” pungkasnya. (ari)
