Surabaya, MercuryFM – Komisi D DPRD Jatim pertanyakan anggaran di dinas lingkungan hidup (DLH) Jatim. Di tengah kompleksnya persoalan lingkungan di Jawa Timur, alokasi anggaran DLH justru menyusut, sementara struktur belanja didominasi kebutuhan operasional birokrasi ketimbang program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Juru Bicara Komisi D DPRD Jatim, Martin Hamonangan, menegaskan bahwa penurunan alokasi anggaran ini sangat ironis jika dibandingkan dengan tantangan lingkungan hidup yang kian mendesak, seperti pencemaran air-udara, persoalan sampah, hingga ancaman perubahan iklim.
”Penurunan anggaran ini harus diimbangi dengan efisiensi. Jangan sampai program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat justru dikorbankan,” ujar Martin dalam Laporan Komisi terhadap Raperda APBD Jatim 2027.
Komisi D kata Martin mempertanyakan postur anggaran DLH Jatim 2027 yang dinilai belum pro-rakyat. Dari total anggaran yang dipatok sebesar Rp50,868 miliar, porsi belanja pegawai menyedot hingga 71,8 persen, sedangkan anggaran untuk program prioritas lingkungan hidup hanya dijatah sekitar 5,3 persen.
Komisi D mendesak DLH untuk memangkas belanja operasional yang tidak mendesak dan mengalokasikannya kembali pada perbaikan kualitas lingkungan.
”Struktur anggaran harus diubah. Orientasinya bukan lagi seberapa besar anggaran yang terserap (activity-based), melainkan environmental outcome-based budgeting, apa dampak konkret kegiatan tersebut bagi perbaikan lingkungan,” tegas Martin.
Selain rancangan anggaran 2027, kinerja penyerapan anggaran DLH Jatim pada 2026 juga mendapat rapor merah dari Komisi D. Kata Martin Per 15 Oktober 2026, serapan anggaran DLH baru mencapai 50,09 persen, jauh di bawah rata-rata penyerapan APBD Provinsi Jatim yang sudah menyentuh 64,05 persen.
Kondisi paling memprihatinkan terlihat pada sektor pengelolaan sampah. Sepanjang 2026, realisasi program persampahan baru menyentuh angka 9,64 persen. Padahal, untuk tahun 2027, alokasi program persampahan yang disiapkan mencapai Rp2,175 miliar.
”Kita minta DLH Jatim tidak sekadar berfokus pada pengangkutan sampah, melainkan memperkuat strategi pengurangan dari sumbernya, pengolahan berbasis komunitas, hingga kerja sama pengelolaan sampah tingkat regional,” tegasnya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, di lapangan masih ditemukan desa-desa yang belum memiliki sarana dasar berupa kontainer sampah. Oleh karena itu, DLH diminta tidak menutup mata terhadap kebutuhan nyata di tingkat tapak.
”Jangan hanya membatasi bantuan pada armada kendaraan roda tiga. Perluas ragam bantuan sesuai kebutuhan riil di lapangan, termasuk penambahan kontainer sampah,” jelasnya..
Terakhir Komisi D DPRD Jatim jelas Martin, meminta DLH memfokuskan kinerjanya pada tiga sektor utama. Yakni Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penanganan sampah.Pengendalian pencemaran air dan udara secara ketat serta lenguatan adaptasi perubahan iklim di wilayah-wilayah rentan bencana. (ari)