Surabaya, MercuryFM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai bukan sekadar program bantuan sosial biasa, melainkan sebuah bentuk investasi strategis jangka panjang di bidang pendidikan demi mempersiapkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menuju visi Indonesia Emas.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA. Ahmad Nawardi. Menurutnya, perbaikan kualitas SDM bangsa harus dimulai dari penanganan gizi anak-anak pada usia dini secara terencana dan berkelanjutan.
Nawardi membeberkan realitas kualitas SDM nasional saat ini, di mana rata-rata tingkat kecerdasan (Intelligence Quotient/IQ) penduduk Indonesia berada di kisaran angka 82. Angka ini dinilai masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju maupun beberapa negara tetangga di kawasan Asia.
”Program MBG ini adalah salah satu investasi Presiden Prabowo di dalam dunia pendidikan. Untuk meningkatkan rata-rata IQ anak bangsa, kuncinya ada pada rentang usia 0 sampai 9 tahun melalui ketercukupan gizi yang baik,” ujar Nawardi, usai acara Gala Dinner dalam rangka HUT ke-22 DPD RI di Kantor DPD RI Perwakilan Jatim, Jalan Jemur Andayani, Surabaya, Minggu (24/10/26).
“Namun peningkatan kecerdasan anak juga memerlukan pendampingan ketat serta keteladanan yang konsisten dari para orang tua dan tenaga pendidik di sekolah,” lanjitnya.
Selain aspek gizi dan IQ, Nawardi juga soroti rendahnya proporsi penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi. Saat ini, jumlah lulusan sarjana di Indonesia baru mencapai sekitar 13,3 juta jiwa atau hanya setara 4,6% dari total populasi.
Persentase ini masih berada di bawah capaian negara-negara kawasan seperti Malaysia (9,5%), India (10%), China (15,5%), hingga Singapura yang menyentuh angka 55,4%.
”Kita masih ketinggalan jauh dari negara tetangga. Karena itu, program MBG ini dirancang untuk mengejar ketertinggalan tersebut dalam jangka panjang, yakni proyeksi 20 hingga 25 tahun yang akan datang,” ungkap Senator asal Jawa Timur ini.
Nawardi menjelaskan bahwa MBG berintegrasi langsung dengan berbagai program strategis pemerintah lainnya di bidang pendidikan dan penguatan SDM, seperti pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, pendirian kampus-kampus baru, serta penyaluran berbagai beasiswa negara (PIP, KIP, hingga LPDP).
Ia juga menepis anggapan bahwa anggaran negara sebaiknya dibagikan secara tunai dan instan kepada masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang bersifat populis jangka pendek justru berisiko merusak mentalitas bangsa.
”Jika hanya ingin dipuja atau dipilih, membagikan uang ratusan triliun secara langsung itu mudah. Tetapi langkah tersebut justru melahirkan mentalitas ketergantungan. MBG dipilih karena fokus pada pembangunan manusia jangka panjang agar bangsa kita tidak gagal di masa depan,” pungkasnya. (ari)
