Surabaya, MercuryFM – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan-Partai Solidaritas Indonesia (PPP-PSI) DPRD Jawa Timur mengusulkan pembentukan Badan Pengelola Transportasi Jawa Timur (BPT Jatim) untuk mengintegrasikan seluruh layanan angkutan umum lintas kabupaten/kota.
Usulan strategis ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PPP-PSI, Erick Komala, dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim pada Senin (19/10/2026).
Erick menilai, pengelolaan transportasi publik di Jawa Timur saat ini masih terfragmentasi dan ego sektoral. Hal itu kerap memicu tumpang tindih trayek serta minimnya konektivitas antar-moda.
“Selama ini terkesan berjalan sendiri-sendiri. Dinas Perhubungan mengatur trayek, mengoperasikan bus Trans Jatim, KAI punya jadwal sendiri, dan Angkot dikelola Organda. Akibatnya terjadi tumpang tindih trayek,” tegas Erick.
Untuk menuntaskan persoalan tersebut, PPP-PSI kata Eric menekankan bahwa pemprov tidak perlu mendirikan BUMD baru yang berpotensi memboroskan anggaran daerah. Sebaliknya, BPT Jatim diusulkan berbentuk Badan Layanan yang menyatukan unsur Dinas Perhubungan, BUMD, dan para ahli transportasi.
“Harapan kami atas Raperda ini, Gubernur diperintahkan membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabagtara (Jatim Bagian Utara dan Sejenisnya) atau BPTJ Jatim. Bukan BUMD baru yang boros, tapi Badan Layanan gabungan,” ujar Erick.
Selain kelembagaan, PPP-PSI menyodorkan konsep integrasi menyeluruh yang mencakup tiga aspek utama: fisik, layanan, dan tarif. Dimana perlu ada konektivitas fisik antar-halte dan stasiun (seperti Trans Jatim, Suroboyo Bus, angkot, dan kereta api), serta sinkronisasi jadwal perjalanan dalam satu aplikasi terpadu.
Serta perlu adanya penerapan sistem 1 Kartu/1 QRIS untuk seluruh moda transportasi umum, disertai skema subsidi silang dari rute padat penumpang (gemuk) ke rute perintis (sepi).
“Dari Bangkalan ke Banyuwangi nantinya cukup tap satu kartu. Penumpang bisa berpindah moda dengan sangat mudah tanpa terhalang kendala fasilitas,” paparnya.
Fraksi PPP-PSI lanjut Erick, juga memeringatkan agar pembangunan transportasi terintegrasi tidak hanya menumpuk di kawasan metropolitan seperti Gerbangkertosusila, Malang Raya, Kediri Raya, atau Madiun Raya semata. Wilayah lain seperti Madura Raya, Tapal Kuda, dan Matraman juga sangat membutuhkan akses tersebut.
”Kita menyarankan penerapannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah. Untuk tahap awal (2027–2029), prioritas pengembangan mencakup wilayah Gerbangkertosusila, Malang Raya, Probolinggo-Pasuruan, dan Kediri Raya,” jelasnya.
Di akhir pandangannya, Erick menegaskan bahwa transportasi publik adalah alat pemersatu dan pemerata ekonomi masyarakat Jawa Timur.
“Transportasi publik bukan sekadar memindahkan orang dari Kota A ke Kota B. Jika terintegrasi, anak Madura bisa mudah sekolah di Surabaya, petani Jember bisa mudah menjual hasil panen ke Malang, dan santri bisa pulang kampung dengan aman serta murah,” tutur Erick.
“Kami memohon Pimpinan Dewan melanjutkan Raperda ini ke pembahasan di Komisi D maupun Pansus. Jangan biarkan Jawa Timur menjadi provinsi yang kaya jalan tol, tapi miskin transportasi rakyat,” lanjut Legilator dar Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya ini. (ari)
