Surabaya, MercuryFM – Jawa Timur memiliki potensi demografi yang sangat strategis sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan daya tarik investasi. Kendati demikian, di usia ke-81 tahun Provinsi Jatim, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Diantaranya pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masih menjadi pekerjaan rumah (PR) utama Pemprov Jatim.
Penegasan ini dikatakan Sekertaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim merefleksi HUT ke- 81 Provinsi Jatim yang tahun ini mengambil tema “Jatim Unggul Maju Berkelanjutan”, Senin (12/10/26).
Menurut Cahyo Harjo Prakoso, kita harus bangga Jawa Timur memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur yang berada di atas rata-rata nasional. Namun tingginya IPM harus diikuti dengan pemerataan hingga ke wilayah pinggiran.
”Jawa Timur ini provinsi yang sangat besar, baik dari wilayah maupun demografisnya. Populasi besar ini adalah aset jika dikelola dengan baik untuk memicu pasar domestik dan investasi. Namun, hal ini membawa konsekuensi tingginya kebutuhan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penopang,” ujar Cahyo usai acara Paripurna Istimewa DPRD Jatim, peringatan HUT ke- 81 Jatim.
Cahyo menyoroti dinamika pembangunan yang saat ini masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan besar, khususnya kawasan Gerbangkertasusila Plus (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) yang menyumbang lebih dari 50 persen pertumbuhan ekonomi Jatim.
Menurutnya, ketimpangan ini harus segera diurai melalui strategi khusus yang konsisten agar manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di pusat-pusat kota.
”Secara nasional IPM kita salah satu yang terbaik dan selalu meningkat. Namun pencapaian ini masih didominasi kota-kota besar. PR kita adalah bagaimana menghadirkan strategi khusus agar penguatan layanan kesehatan dan kualitas pendidikan betul-betul merata hingga ke daerah pinggiran,” tegas legislator muda tersebut.
Menatap target konkret ke depan, anggota Komisi E DPRD Jatim ini, mendorong Pemprov Jatim untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendukung naiknya IPM Jatim.
Kata Cahyo, ada beberapa yang harus di lakukan yakni perlunya perlindungan kelompok rentan dengan memberikan perhatian khusus dan program terintegrasi bagi lansia, perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
Lalu perlunya pemberantasan diskriminasi & literasi ekonomi, dengan mengikis diskriminasi gender dan anak di sektor pendidikan maupun dunia kerja, sekaligus membekali literasi ekonomi guna mencegah perkawinan anak dan eksploitasi.
Juga lanjutnya perlunya penguatan karakter kebudayaan dengan .embimbing generasi muda di tengah pesatnya era digital dan kemudahan akses informasi melalui pelestarian warisan budaya dan identitas nasional.
”Peningkatan IPM ini harus berimbang dengan pembangunan kebudayaan. Di tengah kemajuan teknologi, pelestarian budaya penting untuk membentuk karakter generasi muda, sekaligus bisa digarap menjadi potensi ekonomi baru di sektor ekonomi kreatif dan kebudayaan,” pungkas Cahyo.
Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran di Komisi E DPRD Jatim, pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal agar alokasi APBD Jatim menghasilkan perubahan konkret yang langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. (ari)
