Surabaya, MercuryFM – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan RAPBD Kota Surabaya Tahun 2027 akan difokuskan pada program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. Di tengah tekanan fiskal dan keterbatasan anggaran, Pemkot bersama DPRD diminta berani menentukan skala prioritas agar bantuan dan pembangunan dapat dirasakan warga yang paling membutuhkan.
Dalam penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027 di DPRD Surabaya pada Senin (28/09/2026) Eri menekankan bahwa pemerintah tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhan secara bersamaan, mulai pendidikan gratis, kesehatan, perbaikan rumah tidak layak huni hingga pembangunan infrastruktur.
“Kalau semuanya akan kita pegang, pendidikan gratis, kesehatan gratis, rumah tidak layak huni kita bangun semua, infrastruktur kita bangun semua, maka itu omong kosong dilakukan di Surabaya. Ada keterbatasan anggaran,” tegas Eri.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah bersama DPRD menentukan prioritas pembangunan yang paling mendesak.
Menurutnya, keberhasilan APBD harus diukur dari manfaat nyata yang diterima warga, seperti bertambahnya lapangan kerja, akses pendidikan yang terjaga, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta lingkungan yang aman dan layak.
Salah satu sorotan utama adalah kebijakan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Eri mengungkapkan Pemkot kini tidak lagi hanya berpatokan pada data desil, tetapi juga melibatkan masyarakat di tingkat RW untuk memverifikasi kondisi penerima bantuan.
Menurutnya, selama ini masih ditemukan kasus warga yang memiliki aset cukup baik namun tetap menerima bantuan, sementara lansia yang hidup sendiri justru terlewat.
“Apapun yang dimiliki orang Desil 1 kami buka, mereka pantas atau tidak. Sehingga bisa kita lihat ada yang memiliki empat kendaraan masih mendapatkan bantuan, tapi lansia yang tinggal sendiri tidak mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Eri juga menegaskan bantuan daerah harus lebih mengutamakan warga yang benar-benar tinggal dan beraktivitas di Surabaya. Ia menyoroti praktik penggunaan alamat keluarga atau kartu keluarga untuk mengakses berbagai program bantuan maupun layanan pendidikan.
Dalam RAPBD 2027, Pemkot Surabaya merencanakan total pendapatan dan pembiayaan sebesar Rp12,82 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp8,41 triliun, sementara pendapatan transfer sebesar Rp2,70 triliun.
Sektor pendidikan memperoleh alokasi Rp2,81 triliun atau 22,28 persen dari APBD. Sementara belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai Rp6,22 triliun atau 49,31 persen, melampaui ketentuan minimal 40 persen dari total belanja daerah.
Eri juga meminta dukungan DPRD agar bantuan operasional pendidikan daerah dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu, termasuk yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta maupun berbasis keagamaan.
“Jangan sampai ada anak Surabaya putus sekolah hanya karena tidak mampu membayar biaya pendidikan,” katanya.
Di sisi lain, Pemkot akan memperkuat prinsip spending better dengan memangkas belanja yang dinilai kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat luar kota dan kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Pemerintah juga membuka peluang pembiayaan melalui kerja sama yang sah, transparan dan akuntabel.
Eri optimistis kolaborasi antara Pemkot, DPRD, dunia usaha dan masyarakat akan menjadi kunci menjaga pembangunan Surabaya tetap berjalan meski menghadapi tekanan fiskal. Ia menegaskan APBD 2027 harus menjadi instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi warga Kota Pahlawan.(lam)
