Surabaya, MercuryFM – Sorotan tajam diberikan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jatim terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pembahasan APBD 2027 dinilai berlangsung di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas dan dihadapkan pada proyeksi defisit anggaran mencapai Rp1,016 triliun.
Juru bicara Fraksi PDIP Martin Hamonangan, S.H., M.H., dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Kamis (24/09/26), mengatakan berdasarkan dokumen Nota Keuangan Gubernur, Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp26,408 triliun.
Sementara itu, Belanja Daerah direncanakan mencapai Rp27,423 triliun. Selisih defisit sebesar Rp1,016 triliun rencananya akan ditutup melalui pembiayaan daerah.
Fraksi PDIP mencatat, jika dibandingkan dengan Perubahan APBD 2026, total belanja daerah pada RAPBD 2027 mengalami penurunan sekitar 8,2 persen.
”Kondisi ini menunjukkan bahwa RAPBD 2027 disusun dalam ruang fiskal yang lebih terbatas, sementara kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan daerah tetap harus dipenuhi,” ujar Martin saat membacakan pemandangan umum Fraksi.
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan adalah struktur pembiayaan daerah. Pembiayaan netto sebesar Rp1,015 triliun direncanakan bersumber dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,5 triliun.
“Fraksi PDIP mengingatkan agar Pemerintah Provinsi tidak terlalu bergantung pada estimasi SiLPA yang belum pasti terealisasi,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi F-PDIP memberikan perhatian khusus pada pengeluaran pembiayaan, di antaranya Pengeluaran Dana Cadangan sebesar Rp275 miliar. Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp9,177 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pinjaman Daerah sebesar Rp200 miliar kepada PT BPR Jatim (Perseroda) untuk mendanai Program Kredit Sejahtera (Prokesra).
Mengenai alokasi Rp200 miliar untuk Prokesra, Fraksi PDIP meminta penjelasan konkret terkait kejelasan target penerima, skema penyaluran, mitigasi risiko kredit, hingga indikator keberhasilan program.
”Jangan sampai pembiayaan daerah hanya berhenti pada tersalurkannya dana, tetapi tidak dapat dibuktikan kontribusinya terhadap penguatan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Martin.
Selain aspek fiskal, Fraksi PDIP menyuarakan catatan kritis terkait sektor ketenagakerjaan dan kemiskinan di Jawa Timur. Merujuk data hingga Mei 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim berada di angka 3,42 percent, dengan tantangan utama pada tingginya angka pekerja di sektor informal dan pengangguran usia muda.
”Fraksi PDIP juga mendesak percepatan pemadanan Data Terpadu Sosio-Ekonomi Nasional (DTSEN) di seluruh kabupaten/kota. Data pembahasan menunjukkan terdapat sekitar 20,9 juta jiwa yang masuk dalam desil 1–5, serta hampir 9 juta jiwa pada desil 1–2 yang membutuhkan intervensi tepat sasaran,” ucap Martin.
Fraksi PDIP kata Martin juga memberikan 8 rekomendasi strategis bagi Pemprov Jawa Timur, yakni Memastikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) realistis serta menyiapkan mitigasi jika terjadi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat. Kedua memperjelas dasar, tujuan, dan skema pengembalian pinjaman daerah (termasuk dana Prokesra BPR Jatim).
Lalu rekomendasi ke tiga mengukur efektivitas anggaran berdasarkan manfaat nyata (outcome), bukan sekadar tingginya penyerapan anggaran. Keempat, mempercepat integrasi data kemiskinan daerah dengan batas waktu dan pendampingan yang jelas. Kelima .emperkuat program Jatim Kerja dan Jatim Cerdas agar lebih terhubung dengan kebutuhan dunia kerja dan pemerataan mutu pendidikan.
“Selanjutnya memperjelas pembagian pendanaan program yang beririsan dengan Pusat, seperti Cek Kesehatan Gratis dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Memastikan penelusuran (tagging) pokok-pokok pikiran hasil reses DPRD masuk secara transparan dalam program perangkat daerah. Serta melakukan pemantauan berkala terhadap deviasi anggaran agar tidak menjadi beban fiskal di tahun berikutnya,” jelasnya.
Terakhir lanjut Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso ini, Fraksi PDIP berharap proses pembahasan kelanjutan RAPBD 2027 dapat menghasilkan APBD yang kredibel, akuntabel, dan benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. (ari)