Surabaya, MercuryFM – Penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Timur hingga 21 September 2026 tercatat baru mencapai 73,64 persen. Dari total alokasi sebesar 2.115.951 ton, baru 1.558.082,1 ton yang terdistribusi. Artinya, masih ada 557.868,9 ton atau sekitar 26,36 persen pupuk bersubsidi yang mengendap dan belum diterima petani.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan bahwa tata kelola pupuk bersubsidi tidak boleh hanya diukur dari ketersediaan stok semata.
”Persoalan pupuk tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya stok. Tantangannya adalah apakah pupuk tersedia di wilayah yang membutuhkan, dapat ditebus petani yang berhak, tersedia sesuai musim tanam, serta tidak menambah kerumitan administrasi bagi petani,” ujar Renny, Selasa (22/09/26).
Berdasarkan data penyaluran, pupuk jenis Urea dan NPK menyumbang sisa alokasi terbesar yang belum tersalurkan, yakni mencapai sekitar 499 ribu ton. Penyaluran NPK baru mencapai 76,21 persen dari total alokasi 961.695 ton. Sementara Urea baru tersalurkan 72,96 persen dari alokasi 999.183 ton.
Untuk jenis lainnya, pupuk NPK Formula Khusus baru terealisasi 73,86 persen dan ZA sebesar 66,93 persen. Adapun pupuk organik mencatatkan angka penyaluran terendah, yaitu baru 61,64 persen dari total alokasi 143.819 ton.
Selain perbedaan jenis pupuk, data juga memperlihatkan kesenjangan serapan yang cukup lebar antarwilayah. Pada pupuk Urea, Kota Madiun mencatatkan realisasi tertinggi mencapai 89,95 persen, sedangkan Kota Surabaya baru 45,96 persen. Pada pupuk NPK, Banyuwangi menjadi yang tertinggi dengan 94,64 persen, sementara Bangkalan baru mencapai 61,99 persen.
Renny menjelaskan bahwa rendahnya serapan di suatu daerah belum tentu menandakan kelangkaan, melainkan bisa dipengaruhi faktor kalender tanam, kemampuan penebusan, hingga kendala administratif. Mengingat Jawa Timur memiliki lebih dari 5,5 juta petani, tata kelola ini berdampak langsung pada hajat hidup jutaan pelaku usaha pertanian.
Guna mengatasi persoalan ini, pihaknya kata Bendahara DPD PDIP Jatim ini, mendorong pengawasan distribusi yang berfokus pada lima aspek utama. Yakni tepat data, tepat alokasi, tepat waktu, tepat harga, dan tepat penerima.
Renny juga meminta Dinas Pertanian Jatim menyediakan dashboard data transparan yang diperbarui secara berkala, mempercepat koordinasi lintas instansi saat terjadi kelangkaan, serta mempermudah akses bagi petani penggarap.
Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) lanjutnya juga didorong untuk ditingkatkan sebagai jembatan informasi di lapangan.
”Evaluasi pupuk bersubsidi tidak boleh berhenti pada pertanyaan berapa ton yang sudah keluar dari gudang. Yang lebih penting adalah memastikan 2,115 juta ton alokasi Jawa Timur benar-benar berubah menjadi manfaat bagi petani,” tegas Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kediri ini. (ari)
Berikut realisasi NPL di Jatim
Realisasi NPK Tertinggi
Banyuwangi — 94,64%
Pamekasan — 90,30%
Kota Surabaya — 89,27%
Kota Probolinggo — 88,01%
Kediri — 88,16%
Malang — 86,73%
Kota Madiun — 85,85%
Pasuruan — 84,75%
Probolinggo — 84,01%
Bondowoso — 83,21%
Sementara yang terendah
Bangkalan — 61,99%
Mojokerto — 59,28%
Sampang — 68,25%
Magetan — 68,58%
Sumenep — 66,30%
