Surabaya, MercuryFM – Persoalan perubahan status desil warga yang berdampak pada akses bantuan sosial menjadi sorotan Komisi D DPRD Kota Surabaya. Anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi Partai NasDem, Imam Syafi’i, mempertanyakan akurasi metode pendataan yang digunakan dalam penentuan desil kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Imam usai rapat dengar pendapat bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Bappeko Surabaya. Dalam forum tersebut, DPRD menerima banyak keluhan warga yang mengaku status desilnya berubah secara drastis sehingga berpotensi kehilangan akses terhadap berbagai program bantuan.
Menurut Imam, banyak warga yang sebelumnya masuk kategori miskin maupun pra-miskin justru mengalami kenaikan desil secara signifikan tanpa memahami alasan perubahan tersebut.
“Fakta di lapangan banyak warga mengeluh karena yang semula desilnya rendah, tiba-tiba menjadi tinggi. Mereka yang sebelumnya masuk kategori miskin dan pra-miskin akhirnya berpotensi kehilangan akses bantuan,” ujarnya Rabu (02/09/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi D juga meminta penjelasan mengenai metodologi survei yang digunakan BPS. Imam menilai metode yang digunakan perlu dievaluasi agar menghasilkan data yang lebih akurat.
Ia menyoroti penggunaan pendekatan proxy means test yang menurut sejumlah kajian internasional mulai ditinggalkan di beberapa negara berkembang karena memiliki tingkat kesalahan yang cukup tinggi.
“Tadi kami mempertanyakan margin error-nya. Dari penjelasan yang disampaikan, secara nasional margin error survei ini sekitar 23 persen. Angka itu cukup besar dan berpotensi menyebabkan warga yang seharusnya berada di desil bawah justru tercatat pada desil yang lebih tinggi,” katanya.
Imam juga mempertanyakan sejumlah indikator yang digunakan dalam penilaian, seperti sumber air minum, penggunaan listrik, hingga kepemilikan aset.
“Kalau indikatornya penggunaan PDAM, hampir seluruh warga Surabaya menggunakan PDAM. Begitu juga penggunaan air galon karena alasan kesehatan dan higienitas. Ini perlu dikaji agar tidak menimbulkan bias dalam penentuan status kesejahteraan warga,” tegasnya.
Karena itu, Imam meminta pemerintah tidak hanya membuka ruang sanggahan bagi warga yang keberatan terhadap status desilnya, tetapi juga memberikan penjelasan secara transparan mengenai alasan perubahan data tersebut.
“Kalau desil warga naik, harus dijelaskan kenapa naik. Dengan begitu masyarakat bisa memahami dan jika memang ada data yang tidak sesuai bisa segera diperbaiki,” katanya.
Lebih jauh, Imam menegaskan bahwa data desil seharusnya tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial di Surabaya. Menurutnya, data tersebut harus disandingkan dengan data warga miskin dan pra-miskin yang selama ini dimiliki pemerintah daerah.
“Desil jangan menjadi satu-satunya alat untuk menentukan penerima bantuan kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial lainnya. Harus dipadukan dengan data miskin dan pra-miskin yang selama ini sudah ada agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menilai Pemerintah Kota Surabaya memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk memperluas cakupan bantuan bagi warga yang membutuhkan.
Menurut data yang dipaparkan dalam rapat, jumlah warga yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5 mencapai hampir 900 ribu jiwa. Sementara data warga miskin dan pra-miskin di Surabaya berada di kisaran 250 ribu jiwa.
“Kalau jumlahnya besar tetapi yang mendapatkan intervensi bantuan justru sedikit, maka yang dirugikan adalah masyarakat,” katanya.
Sebagai contoh, Imam mengungkapkan kasus seorang pelajar SMK negeri di Surabaya yang masuk kategori desil 4. Pelajar tersebut hidup bersama ibunya yang berjualan nasi dan memiliki tiga anak, sementara ayahnya sudah tidak ada. Hingga kini, pelajar tersebut disebut masih menggunakan seragam SMP karena belum mampu membeli seragam sekolah baru.
“Ini menjadi keprihatinan bersama. Jangan sampai persoalan desil membuat warga yang seharusnya mendapatkan perhatian negara justru kehilangan haknya,” ujar Imam.
Politikus NasDem itu juga mengingatkan bahwa kemiskinan yang tidak tertangani berpotensi memunculkan persoalan sosial yang lebih luas, termasuk meningkatnya angka kriminalitas.
“Kalau warga miskin tidak mendapat bantuan dan tidak ada solusi terhadap kondisi ekonomi mereka, tentu bisa menimbulkan dampak sosial. Salah satu faktor yang memicu kriminalitas adalah kemiskinan dan pengangguran,” katanya.
Imam menegaskan DPRD akan terus mengawal persoalan ini agar kebijakan bantuan sosial benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau faktanya warga memang harus dibantu, kenapa tidak dibantu? Surabaya adalah kota besar dengan kemampuan anggaran yang besar. Prioritas utama harus tetap memastikan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat terpenuhi,” pungkasnya. (lam)