Surabaya, MercuryFM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) akan memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus dugaan keracunan yang menimpa ratusan santri di Kabupaten Sidoarjo.
Pemprov Jatim menilai kejadian tersebut menjadi perhatian serius karena dugaan keracunan dalam pelaksanaan program MBG bukan kali pertama terjadi.
Pemerintah kini mendorong evaluasi menyeluruh, termasuk memastikan seluruh standar operasional prosedur (SOP) pengolahan makanan dipatuhi pengelola dapur.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan kasus di Sidoarjo telah dibahas dalam rapat konsolidasi Satuan Tugas (Satgas) MBG Jawa Timur yang dipimpin Wakil Gubernur Jatim bersama tim terkait.
“Ya ini sebenarnya Pak Ketua Satgas, Pak Wagub, yang tadi melakukan rapat konsolidasi dengan Tim Satgas MBG Jawa Timur. Pertama, sebagai pemerintah ini terjadi kesekian kalinya tentu sangat prihatin,” kata Adhy saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Rabu (02/09/26).
Menurut Adhy, Satgas MBG Jatim saat ini masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab dugaan keracunan tersebut. Perkembangan penanganan kasus juga telah dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Adhy menegaskan, pemerintah belum dapat menentukan bentuk sanksi sebelum penyebab kejadian diketahui secara jelas melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan oleh pihak berwenang.
“Sudah melaporkan kepada BGN untuk bisa menindaklanjuti. Apa sanksi, terutama sebetulnya adalah penyidikan dulu, penyelidikan, seperti apa faktor penyebab keracunan tersebut,” ujarnya.
Namun, Pemprov Jatim memastikan kasus tersebut akan menjadi momentum untuk memperketat pengawasan terhadap dapur MBG. Pemeriksaan tidak akan hanya dilakukan setelah terjadi persoalan, tetapi diarahkan menjadi pengawasan rutin untuk mencegah kejadian serupa.
Adhy mengatakan Pemprov Jatim bersama Satgas MBG akan memanggil seluruh pengusaha dan pengelola dapur MBG di Jawa Timur. Mereka akan diminta memastikan kembali seluruh ketentuan, standar keamanan pangan, hingga SOP pengolahan makanan telah dijalankan.
“Pertama setelah konsolidasi kita memanggil seluruh pengusaha dapur, pengelola dapur. Kemudian memastikan kembali apakah aturan-aturan sudah ditaati dan SOP dari pengelolaan masak, dapur, dan semua aturan sudah ditaati atau belum,” katanya.
Ia menegaskan, pola pengawasan ke depan harus bergeser dari penindakan setelah kejadian menjadi pencegahan melalui pemeriksaan berkala.
“Dan tentu kita ke depan tidak bisa lagi kalau terjadi sesuatu hanya sampai terjadi sesuatu baru ada punishment. Tetapi kita betul-betul dicek secara berkala kondisi dapur tersebut,” tegasnya.
Kasus dugaan keracunan MBG di Sidoarjo sebelumnya menimpa ratusan santri setelah mengonsumsi makanan yang disalurkan melalui program tersebut.
Hingga Rabu (02/09/26), penanganan terhadap para korban masih berlangsung, sedangkan penyebab pasti kejadian masih dalam proses pendalaman dan pemeriksaan pihak terkait.
Pemprov Jatim berharap hasil pemeriksaan dapat segera mengungkap penyebab kejadian sekaligus menjadi dasar evaluasi dan pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan dapur MBG. (ari)
