Surabaya, MercuryFM – Rencana Perum Bulog menerapkan kebijakan beras medium satu harga secara nasional. Kebijakan yang diadopsi dari skema BBM Satu Harga mendapat dukungan anggota Fraksi PDIP DPRD jatim Ony Setiaaan.
Ony menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis dalam menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat, khususnya di pulau Jawa dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.
”Saya setuju dan seharusnya kebijakan beras medium satu harga ini sudah bisa diberlakukan sejak lama. Subsidi biaya distribusi beras dari gudang ke pasar terdekat adalah solusi konkret agar masyarakat di seluruh pelosok, dari Sabang sampai Merauke, menikmati harga yang sama,” ujarnya, Sabtu (08/08/26).
Seperti diketahui, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, tengah mengusulkan kebijakan beras medium satu harga nasional untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Saat ini harga beras medium di pasaran masih bervariasi, Beras SPHP Bulog seharga Rp12.450 per kg atau sekitar Rp55.000–Rp57.500 per kemasan 5 kg. Sedangkan Beras Medium Umum: Berkisar antara Rp60.000 hingga Rp78.000 untuk kemasan 5 kg.
Meski mendukung penuh, Ony memberikan beberapa catatan kritis agar pemerintah tidak hanya fokus pada keseragaman harga, tetapi juga memperkuat akar ketahanan pangan dari hulu hingga hilir.
Menurut anggota Komisi B DPRD Jatim ini, ada tiga poin krusial yang harus disiapkan pemerintah. Yskni Sarana & Prasarana Pertanian, dimana pemerintah menyediakan pupuk, benih, dan sarana produksi tani secara mudah, murah, dan berkualitas bagi para petani.
Kedua Modernisasi Pertanian yakni Memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) serta transfer ilmu pengetahuan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha tani.
Serta yang ketiga lanjutnya, Pelestarian Pangan Lokal (Diversifikasi) yskni Menjaga budaya dan ketersediaan tanaman pangan pendamping beras di setiap daerah.
“Pemerintah tidak boleh menyeragamkan kebiasaan makan masyarakat dan hanya bertumpu pada beras. Indonesia ini kaya akan kearifan lokal dan tanaman pangan alternatif seperti hanjeli, sukun, porang, pisang, talas, ubi jalar, singkong, sagu, sorgum, hingga jagung,” tegas pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Tuban ini.
Dukungan Ony Setiawan tersebut selaras dengan kontribusi besar Jawa Timur dalam menjaga stok beras nasional. Berdasarkan data BPS Jawa Timur, produksi beras di Jatim terus menunjukkan performa positif.
Tahun 2025 kemarin produksi beras di Jatim me capai 6,03 Juta. Setara 10,44 Juta Ton Gabah Kering Giling (GKG). Menempatkan Jatim sebagai produsen beras/padi terbesar di Indonesia.
“SeadangksnTingkat konsumsi beras penduduk Jawa Timur sendiri relatif stabil di kisaran 4,33–4,37 juta ton per tahun, sehingga Jatim terus mencatatkan surplus pangan” ucap anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tuban – Bojonegoro.
Ony berharap keberhasilan Jawa Timur mempertahankan predikat produsen beras tertinggi nasional bisa dibarengi dengan kesejahteraan para petani di daerah, termasuk di Kabupaten Tuban, melalui intervensi harga dan jaminan ketersediaan pupuk yang terukur. (ari)