Surabaya, MercuryFM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jatim sepakat untuk memperkuat alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa perubahan anggaran tahun ini diarahkan untuk memperkuat program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Salah satu fokus utama adalah peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur.
“Perubahan KUA-PPAS ini difokuskan untuk memperkuat program-program prioritas Gubernur dan Pemprov Jatim yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Di tengah kondisi saat ini, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama,” ujar Deni usia Paripurna DPRD Jatim, Rabu (05/08/26).
Menurut Deni, penguatan belanja modal di sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama karena berdampak langsung pada kehidupan masyatakat, khususnya masyarakat desa. Terlebih ini merespons banyaknya keluhan masyarakat dan para kepala desa saat anggota dewan turun melakukan reses.
”Hasil reses seminggu lebih kemarin oleh DPRD Jatim, menunjukkan bahwa salah satu permasalahan utama di lapangan memang terkait infrastruktur. Ketika Dana Desa banyak tergeser untuk pembiayaan program lain seperti KDMP, hampir semua desa tidak bisa melakukan pembangunan fisik yang signifikan. Anggaran infrastruktur di desa rata-rata tersisa sekitar Rp25 juta hingga Rp100 juta, itu sangat tidak cukup,” jelas Deni.
Oleh karena itu, lanjut Penesehat Fraksi PDIP DPRD Jatim ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memperkuat pembangunan infrastruktur desa.
Deni mengungkapkan, total anggaran perubahan yang mencapai sekitar Rp2,6 triliun sekain Infrastruktur, juga akan diprioritaskan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Kata Deni berbagai program sosial tetap mendapatkan penguatan dalam Perubahan APBD 2026. Mulai dari program beasiswa, Kewirausahaan Inklusif Produktif Jawa Timur Sejahtera (Jawara), rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu), hingga berbagai program pelayanan masyarakat lainnya.
“Intinya, banyak program yang dimaksimalkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kalau bicara kebutuhan anggaran, berapa pun tentu masih terasa kurang. Karena itu diperlukan skala prioritas, dan salah satunya diarahkan pada pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
”Memang kalau bicara kecukupan anggaran dengan kondisi saat ini, berapa pun angkanya tentu tidak akan pernah cukup. Karena itu kita tetapkan skala prioritas. Program prioritas Bu Gubernur/Pemprov yang menyentuh masyarakat tetap kita kuatkan,” lanjutnya
Sekertaris DPD PDIP Jatim ini juga menyinggung isu krusial terkait pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sempat tertunda dan menjadi perbincangan publik. Menurutnya, meski TPG secara aturan merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Pusat, DPRD Jatim berkomitmen mencari jalan keluar untuk meringankan beban para guru.
”Sebenarnya itu kan tanggungan pusat untuk anggaran 2025. Namun kami di daerah berkomitmen membantu meringankan beban para guru. Pemprov Jatim sedang mengkaji aturan dan payung hukumnya, apakah memungkinkan atau tidak jika anggaran provinsi digunakan untuk men-take over atau menyelesaikan beban TPG tersebut,” pungkas Deni. (ari)
