Surabaya, MercuryFM — Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat, mendukjng langkah Pemprov Jatim yang akan memprioritaskan pembangunan Infrastruktur dalam APBD 2026 Perubahan. Langkah ini dinilai sangat krusial guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menuntaskan target-target pembangunan gubernur.
Hidayat menyampaikan bahwa alokasi anggaran infrastruktur merupakan komitmen nyata pemerintah daerah dalam merespons aspirasi masyarakat dan merealisasikan program prioritas provinsi.
”Pembangunan infrastruktur ini bagian dari upaya merealisasikan visi-misi Gubernur Jawa Timur serta Nawa Bhakti Satya. Di sisi lain, ada ketentuan mandatory spending di bidang infrastruktur yang wajib kita penuhi bersama,” ujar Hidayat saat ditemui usai Paripurna persetujuan bersama KUA-PPAS APBD 2026 Perubahan, Rabu (05/08/26).
Hidayat membeberkan, salah satu pekerjaan rumah (PR) utama Pemprov Jatim saat ini adalah penanganan jalan provinsi. Saat ini, tingkat kemantapan jalan provinsi berada di angka 84 persen, sehingga masih menyisakan sekitar 16 persen yang memerlukan perhatian serius, mulai dari pengerjaan fisik hingga pelebaran jalan.
”Capaian 84 persen ini menjadi PR penting yang harus segera diselesaikan. Sebab, dengan infrastruktur jalan yang memadai, mobilitas dan transportasi masyarakat akan lancar, yang pada akhirnya mendongkrak perekonomian daerah,” tegasnya.
Selain jalan provinsi, sektor pengairan juga menjadi sorotan. Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, banyak sungai di bawah kewenangan provinsi yang membutuhkan tindakan normalisasi akibat pendangkalan. Dampak dari dangkalnya aliran sungai tersebut kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat petani.
”Banyak sungai provinsi yang mengalami pendangkalan serius. Dampaknya, pasokan air untuk irigasi sawah warga berkurang. Ini harus segera ditangani,” jelasnya.
Hidayat juga mengatakan DPRD juga meminta Pemrov Jatim juga melakukan intervensi inftastruktur ke tingkat desa, khususnya perbaikan jalan usaha tani dan jalan lingkungan. Menurutnya, infrastruktur pendukung pertanian memiliki korelasi langsung dengan upaya menjaga ketahanan pangan nasional.
”Ketahanan pangan merupakan program strategis nasional. Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan utama nasional harus mempertahankan status tersebut. Oleh karena itu, percepatan perbaikan jalan usaha tani dan jalan lingkungan di desa-desa sangat mendesak,” tuturnya.
“Ini perlu karena saat ini, Pemerintah Desa (Pemdes) membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat. Bantuan Keuangan Desa (BK-Desa) dari Pemprov Jatim menjadi salah satu instrumen yang sangat diharapkan oleh pemerintah desa,” lanjut Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim ini.
Terakhir Hidayat menegaskan bahwa pihaknya akan tetap realistis mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran yang relatif singkat.
”Dalam pembahasan PAK ini, alokasi anggaran akan kita arahkan secara terukur dan fokus. Utamanya pada perbaikan jalan-jalan yang tingkat kemantapannya masih rendah serta menunjang sektor pertanian dan mobilisasi ekonomi warga,” pungkas politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Mojokerto – Jombang. (ari)
