Surabaya, MercuryFM – Masalah pelayanan publik, pendidikan, hingga jaminan sosial masih menjadi keluhan utama warga Kota Surabaya. Hal tersebut terungkap dalam agenda Reses Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono, saat menemui warga di Rungkut Tengah VI, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gubunganyar, Surabaya.
Blegur menjelaskan bahwa sebagai kota metropolitan dengan mobilitas penduduk yang tinggi yang mencapai 4 hingga 5 juta jiwa pada siang hari dan 3 juta jiwa pada malam hari, Surabaya memiliki karakteristik permasalahan yang khas dibandingkan daerah lain di Jawa Timur.
”Permasalahan di Kota Surabaya ini pasti berbeda dengan daerah lain. Dalam setiap titik reses yang saya gelari di Surabaya, keluhannya relatif sama, yaitu seputar pelayanan masyarakat. Mulai dari pendaftaran sekolah (SPMB/SMK), sistem pendataan Desil, hingga kepesertaan BPJS,” ujar Blegur.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Surabaya, Blegur menegaskan komitmennya untuk menyuarakan aspirasi ini ke jajaran pemerintah.
“Selain mengawal secara formal, saya juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan saluran komunikasi modern yang dipunyai Pemerintah Kota Surabaya,” tegasnya.
Kata Blegur, melihat kebiasaan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yang aktif merespons serta menyelesaikan masalah warga melalui media sosial, Blegur menyarankan masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan aspirasinya secara langsung via platform digital, khususnya TikTok.
Menurutnya, jalur ini bisa menjadi alternatif yang cepat ketimbang sekadar mengandalkan jalur administratif di tingkat bawah yang terkadang memiliki keterbatasan wewenang.
”Kalau lewat surat-menyurat atau mengandalkan kelurahan dan dinas, terkadang pihak kelurahan atau kecamatan tidak memiliki policy (diskresi kebijakan) untuk mengeksekusi solusi. Sementara kita lihat Pak Wali dan Pak Wawali sering turun dan langsung menyelesaikan masalah warga di TikTok,” jelasnya.
Meski mendorong warga aktif bersuara di media sosial, Wakil Ketua DPRD Jatim ini mewanti-wanti agar masyarakat tetap menjaga etika dan mengedepankan budaya timur saat menyampaikan keluhan.
”Saya sarankan warga menyampaikan aspirasi dengan cara yang sopan, santun, menyejukkan, dan apa adanya. Jangan memarahi. Sebagai orang timur, kita harus punya tata cara dan sopan santun,” imbaunya.
Skeertaris Partai Golkar Jatim ini juga menambahkan, pendekatan yang santun justru akan lebih efektif menyentuh hati para pimpinan daerah ketimbang kritikan yang cenderung memprovokasi.
”Kalau kepala daerah diingatkan dengan baik, pasti akan terenyuh dan merespons. Tapi kalau diawali dengan ‘disenggol’ atau dimarahi, ya kemungkinan di-skip karena pekerjaan mereka sehari-hari sudah menumpuk. Saya harap warga yang belum tahu bisa memanfaatkan jalur media sosial ini dengan bijak,” pungkasnya. (ari)
