Malang, MercuryFM – Permasalahan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penanganan sampah, hingga akses program bedah rumah, banyal disampaikan masyarakat pada Puguh Wiji Pamungkas angota DPRD Jatim dadi Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya, saat menjalankan reses menampung aspirasi masyarakat di Kecamatan Klojen dan Blimbing, Kota Malang, Rabu (29/07/26).
Puguh mengatakan persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat berkaitan dengan validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan berbagai program bantuan pemerintah.
“Banyak warga yang merasa seharusnya berhak menerima bantuan, tetapi justru masuk dalam kelompok desil 6 sampai 10 sehingga tidak bisa mengakses berbagai program bantuan. Ketika mereka berusaha mengurus perubahan data, prosesnya masih dirasakan cukup sulit,” ujar politisi PKS dalam resesnya yang juga di dihadiri tokoh masyarakat, perwakilan warga, hingga elemen masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia mendukung langkah pemerintah yang saat ini tengah melakukan ground checking secara masif untuk memastikan akurasi data penerima bantuan.
“Ground checking yang sedang dilakukan pemerintah harus benar-benar dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan DTSEN agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” katanya.
Selain persoalan data sosial, Puguh juga menyoroti masalah pengelolaan sampah yang dinilainya semakin mengkhawatirkan di Kota Malang.
Dirinya menilai persoalan sampah sebenarnya dapat diurai apabila pemerintah memiliki komitmen kuat dalam membangun sistem pengelolaan yang baik, mulai dari penyediaan infrastruktur hingga edukasi kepada masyarakat.
“Saya meyakini masyarakat akan lebih disiplin membuang sampah apabila pemerintah menyiapkan infrastruktur yang memadai. Tempat sampah harus tersedia, armada pengangkut harus memadai, TPS harus layak, dan masyarakat terus diedukasi untuk memilah sampah sejak dari rumah,” jelasnya.
Puguh menyebut masih terdapat sejumlah titik yang menjadi perhatian masyarakat karena dipenuhi tumpukan sampah, seperti kawasan Muharto di sekitar jembatan hingga Jalan Borobudur.
Menurut anggota Komisi E DPRD Jatim ini, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berdampak terhadap citra Kota Malang sebagai kota pendidikan dan tujuan wisata.
“Kalau pengelolaan sampah tidak segera dibenahi, tentu akan menimbulkan kesan yang kurang baik bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Kota Malang,” tegasnya.
Dalam reses tersebut, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait program bedah rumah. Sejumlah warga mengaku membutuhkan bantuan perbaikan rumah, namun tidak dapat mengakses program karena tidak masuk dalam kategori desil penerima bantuan.
Puguh berharap berbagai aspirasi yang dihimpun dalam reses tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Reses menjadi momentum penting untuk memastikan suara masyarakat benar-benar sampai kepada pemerintah. Aspirasi ini akan kami perjuangkan agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, baik terkait validitas data sosial, pengelolaan sampah, maupun akses terhadap program-program bantuan pemerintah,” pungkas Sekertaris DPW PKS Jatim ini. (ari)
