Surabaya, MercuryFM — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur yang berangakt dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya, Rasiyo, menekankan pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menjaga stabilitas ekonomi warga di tengah kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja.
Masyarakat didorong mengembangkan potensi yang dimiliki melalui UMKM, termasuk keberadaan UMKM yang sudah ada. Sebab banyak peluang pendanaan dari pemeribtah yang bisa dislaurkan melalui UMKM.
Hal tersebut disampaikan Rasiyo saat menggelar kegiatan Reses menyerap aspirasi masyarakat secara langsung yang berlangsung di Jl Wonorejo Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes Surabaya, Sabu (25/07/26).
Menurut Rasiyo, pemberdayaan masyarakat melalui UMKM perku ditingkatkan. Pasalnya UMKM terbukti menjadi tumpuan utama penopang perekonomian nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Ingat UMKM ini menyumbang sekitar 65 persen pertumbuhan ekonomi di saat perusahaan-perusahaan besar justru mengalami kesulitan,” ujarnya.
Namun sayang kata politisi Partai Demokrat ini, madib banyak masyarakat maupun pelaku UMKM yang belum memahami skema bantuan usaha dari pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
”Banyak warga yang belum paham terkait program UMKM dan KUR. Lewat kegiatan reses inilah kita jelaskan smuanya. Segingga masyarakat paham dan bisa terus menggerakan ekonomi mereka melalui program bantuan modall,” ujarnya.
Menurutnya, permodalan UMKM tidak membutuhkan dana yang sangat besar untuk bisa beroperasi dan berdampak nyata.
”UMKM itu modalnya tidak besar, kisaran Rp25 juta sampai Rp50 juta sudah bisa berjalan. Ini penting untuk menumbuhkan ekonomi daerah, mengurangi pengangguran, serta membantu perekonomian keluarga,” jelasnya.
Selian mengenai pemberdayaan ekonomi, dalam reses yang berlangsung cukup gayeng tersebut juga dimanfaatkan wadah untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan fisik, mulai dari rehabilitasi tempat ibadah hingga persoalan pertanahan.
Rasiyo menjelaskan bahwa aspirasi yang ditampung dalam reses akan melewati proses perencanaan anggaran untuk ditampung yang nantinya akan diusulkan pada tahun anggaran mendatang.
”Semua masukan masyarakat dicatat untuk nanti dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan didok dalam APBD. Mengenai usulan perbaikan fasilitas seperti masjid hingga persoalan tanah lokal di Surabaya, kita akan berikan masukan dan terus berkoordinasi,” jelasnya.
Sementaria itu terkait usulan masyarakat mengenai pembangunan fasilitas sekolah baru negeri diwilayah tersebut baik SMP mauoun SMA/SMK, Rasiyo mengingatkan pentingnya pemetaan kewenangan serta dampak teknis di lapangan.
Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), kewenangannya berada di bawah Pemerintah Kota (Pemko) Surabaya. Ia menegaskan pembangunan SMP baru harus memperhitungkan rasio lulusan SD dan keberadaan sekolah swasta sekitar.
”Jangan sampai pendirian SMP negeri baru justru mematikan sekolah-sekolah swasta yang ada. Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang lebih paham teknisnya,” ujar Rasiyo.
Sementara untuk tingkat SMA yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, koordinasi terkait aset tanah tetap harus menyertakan izin dari Wali Kota Surabaya.
”Kalau pembangunan gedung SMA baru kewenangan provinsi, tetapi aset tanahnya milik kota. Jadi harus ada izin dari Wali Kota. Jika disetujui, pembangunan fisik lembaga baru sebenarnya tidak memakan biaya terlalu besar, tidak sampai Rp10 miliar,” pungkasnya. (ari)
