Surabaya, MercuryFM – Adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 4.400 pekerja di Jawa Timur sebagaimana disampaikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timu, membuat keptihatinan anggota Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan agar segera mengambil langkah mitigasi.
“Angka 4.400 bukan sekadar data statistik. Di balik angka itu ada ribuan keluarga yang menggantungkan kehidupan, pendidikan anak, dan masa depan mereka pada pekerjaan yang kini terancam hilang. Karena itu, persoalan ini harus ditangani secara cepat dan komprehensif,” ujar Suli Da’im, Sabtu (24/07/26).
Politisi PAN tersebut menilai tekanan ekonomi global memang berdampak pada dunia usaha. Namun, ia menegaskan bahwa PHK tidak boleh menjadi pilihan pertama yang diambil perusahaan.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Disnakertrans harus segera memetakan sektor-sektor industri yang paling rentan, memperkuat komunikasi dengan dunia usaha dan serikat pekerja, serta menghadirkan solusi agar PHK dapat ditekan semaksimal mungkin. PHK harus menjadi jalan terakhir (last resort),” tegasnya.
Suli Da’im juga meminta agar hak-hak pekerja yang terdampak tetap dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah perlu memperluas program pelatihan vokasi, reskilling, dan upskilling sehingga pekerja yang terdampak memiliki kesempatan memasuki sektor-sektor ekonomi baru yang terus berkembang.
“Komisi E DPRD Jawa Timur akan mengawal persoalan ini secara serius. Perlindungan tenaga kerja harus menjadi prioritas, karena pembangunan ekonomi yang berkualitas tidak hanya diukur dari besarnya investasi, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan dan mempertahankan lapangan kerja,” jelasnya..
Suli Daim menambahkan, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan agar kualitas sumber daya manusia Jawa Timur semakin kompetitif menghadapi perubahan ekonomi global.
“Kita ingin dunia usaha tetap tumbuh, investasi terus masuk, tetapi kesejahteraan pekerja juga harus terlindungi. Dengan sinergi semua pihak, saya optimistis Jawa Timur mampu melewati tantangan ini tanpa menimbulkan gelombang PHK yang lebih besar,” pungkasnya. (ari)
