Surabaya, MercuryFM – Memasuki tahun ajaran baru sekolah saat ini, seluruh sekolah di Jatim diminta tidak menambah beban orang tua siswa. Salah satunya dengan memaksakan pembelian seragam maupun perlengkapan sekolah yang berpotensi membebani orang tua siswa.
Penegasan ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono. Menurutnya di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit, setiap kebijakan sekolah, harus mengedepankan kemampuan masyarakat dan tidak menambah beban biaya pendidikan pada awal tahun ajaran baru.
“Kami memahami kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih berat. Karena itu, sekolah harus memiliki empati dan tidak membuat kebijakan yang memaksa orang tua membeli seragam atau perlengkapan tertentu hingga menimbulkan beban ekonomi,” ujarnya, di Surabaya, Jumat (24/07/26).
“Jika ada hal-hal yang dirasa memberatkan, silakan dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” lanjutnya.
Kata Deni pihaknya mendapatkan banyak keluhan masyarakat terkait tingginya biaya perlengkapan sekolah saat tahun ajaran baru ini. Sejumlah orang tua mengaku terbebani karena harus mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
“Sekolah jangan menjadikan tahun ajaran baru sebagai momentum munculnya berbagai kewajiban yang membebani orang tua. Pendidikan harus menjadi ruang yang ramah bagi semua, bukan justru menghadirkan kecemasan karena biaya yang terus bertambah,” ujar Sekretaris PDI Perjuangan Jawa Timur ini.
Deni menegaskan sekolah negeri harus mengedepankan pelayanan publik yang berkeadilan. Sekolah tidak boleh memberikan kesan mewajibkan orang tua membeli seragam atau perlengkapan di penyedia tertentu, maupun menetapkan ketentuan yang menghilangkan pilihan masyarakat untuk menyesuaikan dengan kemampuan ekonominya.
“Jangan sampai ada kesan orang tua tidak memiliki pilihan. Kebijakan sekolah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, apalagi saat ini banyak keluarga masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok. Jangan sampai persoalan seragam justru menjadi penghalang anak memperoleh pendidikan,” tegasnya.
Deni juga mengajak masyarakat memanfaatkan saluran pengaduan resmi apabila menemukan dugaan kebijakan sekolah yang memberatkan atau tidak sesuai ketentuan.
Kata Deni, setiap laporan yang disertai data dan bukti akan memudahkan pemerintah melakukan verifikasi serta mengambil langkah penyelesaian.
“Silakan laporkan jika ada dugaan praktik yang membebani masyarakat. DPRD Jawa Timur akan mengawal setiap laporan agar ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku sehingga hak siswa dan orang tua tetap terlindungi,” pungkas Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jawa Timur ini. (ari)
