Surabaya, MercuryFM – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan berbagai catatan dan rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan anggaran ke depan.
Pernyataan itu disampaikan Emil usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jawa Timur yang mengagendakan penyampaian laporan Banggar terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026).
“Ya saya pikir bagus, usulan-usulan untuk bisa lebih presisi lagi dalam melakukan perencanaan anggaran ke depannya. Secara umum kami bersyukur bahwa Banggar memberikan apresiasi yang positif, namun tentunya kita juga melihat ruang untuk selalu berbenah,” ujar Emil.
Emil menegaskan masukan Banggar akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Misalnya tadi disampaikan Banggar bagaimana perencanaan penerima bantuan sosial atau bagaimana untuk penentuan dari belanja modal dan tanah, sehingga serapannya bisa lebih tinggi lagi. Sekarang 86-an persen, tapi kan pengen digenjot lebih tinggi lagi,” ujarnya.
Emil mengakui masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan anggaran di lapangan. Meski demikian, Pemprov Jatim akan terus melakukan pembenahan agar kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD semakin baik.
“Nah, ini artinya meskipun tadi ada kombinasi antara efisiensi dan tantangan lapangan, tapi kita selalu berusaha berbenah,” ucapnya.
Menurut Emil, berbagai rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRD Jatim menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan tata kelola anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
“Saya rasa masukan-masukan yang diberikan Banggar tadi perlu dengan serius kami kaji tindak lanjutnya,” pungkas Emil.
Seperti diketahui, dalam laporan Badan anggaran (Banggar) yang dibacakan Juru Bicara Banggar DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso, Banggar memberikan sejumlah catatan terhadap pengelolaan APBD 2025.
Sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2025 disampaikan Banggar. Meski Pemprov Jatim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Banggar menyoroti performa sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). (ari)
