Surabaya, MercuryFM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta untuk memperkuat diversifikasi basis pendapatan asli daerah (PAD), terutama dari sumber penerimaan nonpajak melalui optimalisasi aset daerah dan digitalisasi retribusi.
Juru Bicara Banggar DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso, mengatakan langkah tersebut penting dilakukan agar struktur PAD Jawa Timur tidak terlalu bergantung pada sumber penerimaan yang sempit dan rentan terhadap fluktuasi.
Menurut dia, sejumlah indikator menunjukkan perlunya pembenahan serius, mulai dari ketidaktertiban Pajak Air Permukaan (PAP), penurunan penerimaan PT Air Bersih, hingga tingginya capaian retribusi daerah yang lebih banyak dipengaruhi target yang terlalu konservatif.
“Banggar sangat berharap adanya inisiatif kuat untuk diversifikasi basis PAD, khususnya sumber penerimaan nonpajak melalui optimalisasi aset dan digitalisasi retribusi. Ketidaktertiban Pajak Air Permukaan dan penurunan penerimaan PT Air Bersih menunjukkan basis PAD kita masih sempit dan rentan fluktuasi,” ujar Cahyo Harjo Prakoso saat Sidang Paripurna tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur TA 2025, Senin (13/07/26).
“Ini penting dilakukan karena darai catatan Banggar kerugian PT Air Bersih Jatim sampai 2025 membengkak sampai Rp220 miliar,” lanjutnya.
Cahyo menegaskan, Banggar merekomendasikan agar alokasi anggaran dalam Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk mendukung digitalisasi layanan retribusi, audit objek Pajak Air Permukaan, serta pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk memperluas basis penerimaan nonpajak yang berkelanjutan tanpa membebani masyarakat kecil maupun mengganggu iklim investasi.
“Pemprov perlu mengambil langkah yang lebih terukur dan modern agar penerimaan daerah bisa tumbuh lebih sehat. Digitalisasi dan optimalisasi aset harus menjadi bagian dari strategi memperkuat fiskal daerah,” pungkasnya. (ari)
