Surabaya, MercuryFM – Momentum Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 pada 12 Juli, tokoh gerakan koperasi nasional, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., mengingatkan agar pembangunan koperasi di Indonesia tidak terjebak pada mengejar kuantitas semata.
Pernyataan itu disampaikan di tengah masifnya pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah mencatat lebih dari 80 ribu KDKMP telah berbadan hukum, sementara ribuan lainnya mulai memasuki tahap operasional sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional.
Namun, bagi Mantan Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) itu, banyaknya koperasi yang berdiri belum tentu menjadi jaminan lahirnya gerakan koperasi yang sehat.
“Persoalan mendasar koperasi hari ini bukan soal jumlah, tetapi bagaimana koperasi itu lahir. Apakah lahir dari kebutuhan anggotanya atau hanya karena program,” ujar Untari sapaan akrab Sri Untari, Minggu (12/07/26).
Menurut perempuan yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim tersebut, hakikat koperasi sejak awal dibangun di atas filosofi self help through mutual help, yakni menolong diri sendiri melalui kerja sama. Filosofi itu diwujudkan melalui prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.
“Itu yang menjadi fondasi utama. Orang-orang berkumpul karena memiliki kebutuhan yang sama, kemudian mendirikan perusahaan yang mereka miliki, kelola, dan awasi bersama,” katanya.
Karena tumbuh dari kebutuhan bersama, Untari menilai koperasi memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat. Ia mencontohkan Kospin Jasa, Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri, hingga Koperasi Setia Budi Wanita (SBW).
“Koperasi-koperasi itu tumbuh karena memang dibutuhkan anggotanya. Bukan dibentuk karena ada target program pemerintah,” ujarnya.
Sebaliknya, koperasi yang lahir melalui program pemerintah dinilai menghadapi tantangan besar. Menurut Untari, pola tersebut terus berulang sejak era reformasi. Setiap pergantian pemerintahan selalu muncul program pembentukan koperasi baru sesuai visi kepala daerah maupun presiden.
“Akar persoalannya, koperasi itu lahir bukan karena kebutuhan komunitas, tetapi karena kebutuhan pemerintah menjalankan program,” katanya.
Ketua Koperasi Setia Budi Wanita ini menyebut sedikitnya ada lima persoalan yang membuat koperasi berbasis program rentan tidak berkembang, yakni tidak lahir dari kebutuhan riil masyarakat, lemahnya ikatan sosial antaranggota, bergesernya semangat gotong royong menjadi sekadar menjalankan administrasi program, bergantung pada siklus politik, serta minimnya keberlanjutan pendidikan dan penguatan kapasitas pengurus.
“Padahal koperasi tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Yang dibutuhkan adalah keberlanjutan. Pendidikan anggota, penguatan manajemen, dan pendampingan harus terus dilakukan,” ujarnya.
Terkait KDKMP, politisi PDIP ini menilai gagasan menjadikan koperasi sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional merupakan langkah besar yang patut diapresiasi. Bahkan, rencana menjadikan koperasi sebagai penyalur barang-barang subsidi pemerintah dinilainya sebagai kebijakan yang tepat.
“Ini konsep besar. Membangun ekonomi Indonesia dengan menjadikan koperasi sebagai mainstream adalah revolusi pemikiran. Niatnya sangat baik,” tegasnya.
Namun, ia menilai implementasinya masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Menurutnya, pembentukan KDKMP dilakukan terlalu cepat, melibatkan lembaga yang tidak memiliki pengalaman membina koperasi, menggunakan anggaran besar, namun belum optimal melibatkan organisasi gerakan koperasi seperti Dekopin.
“Ide sebesar apa pun, tanpa cara yang tepat untuk melaksanakannya, akan menjadi sia-sia,” tegasnya.
Untari menilai proses pembentukan yang hanya berlangsung sekitar dua bulan membuat banyak pengurus direkrut tanpa latar belakang perkoperasian maupun pelatihan yang memadai. Di sejumlah daerah, kata dia, koperasi yang telah diresmikan bahkan hanya beroperasi pada hari pertama. Hingga kini, banyak pula yang belum mampu menambah anggota sehingga keanggotaannya masih terbatas pada pengurus dan pengawas.
“Saya masih memiliki pesimisme kalau persoalan-persoalan mendasar itu tidak diselesaikan. Sehebat apa pun programnya, koperasi akan sulit tumbuh dengan baik jika tidak berangkat dari kebutuhan anggotanya sendiri,” katanya.
Untari menegaskan, keberhasilan koperasi tidak diukur dari banyaknya koperasi yang dibentuk, melainkan dari kemampuannya hidup, memberi manfaat ekonomi bagi anggota, dan bertahan lintas generasi.
“Kalau anggota merasa memiliki, koperasi akan dijaga oleh anggotanya sendiri. Di situlah koperasi sejati lahir,” pungkasnya. (ari)
