Surabaya, MercuryFM – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jatim masih jauh dari harapan publik. Keberadaan BUMD yang seharusnya bisa menjadi penopang PAD ternyata belum bisa diharapkan.
Hal ini menjadi penegasan Fraksi Demokrat DPRD Jatim dalam Pandangan Akhir (PA) Fraksi terkait rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim, yang disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat Miseri Efendy dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa (05/05/26).
Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat Kata Miseri, menyebut laporan Pansus secara gamblang menunjukkan kondisi BUMD yang tidak baik-baik saja sehingga memerlukan langkah strategis, terutama pada aspek manajerial.
“Laporan Pansus menjadi tonggak penting untuk reformasi BUMD di Jawa Timur. Dan ini menjadi pintu perbaikan menyeluruh BUMD,” ujar Miseri.
Fraksi Demokrat juga menyoroti ketimpangan kontribusi antar-BUMD terhadap pendapatan daerah. Dari total dividen sekitar Rp488,1 miliar, sekitar 86 persen atau lebih dari Rp420 miliar berasal dari Bank Jatim.
Sementara itu, BUMD lainnya hanya menyumbang porsi kecil. Bahkan beberapa holding besar hanya berkontribusi di bawah 10 persen, dan ada yang tidak sampai Rp2 miliar. Kondisi ini dinilai mencerminkan ketergantungan tinggi pada sektor perbankan serta lemahnya diversifikasi pendapatan daerah.
“Ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang serius dalam pengelolaan BUMD,” ucap Miseri.
Selain itu, Fraksi Demokrat kata Miseri menilai sebagian besar BUMD non-keuangan belum mampu menunjukkan kinerja optimal. Permasalahan utama dinilai bukan pada keterbatasan modal, melainkan lemahnya pengelolaan, arah bisnis, serta fungsi holding yang tidak berjalan efektif.
“Tak hanya itu, penerapan prinsip good corporate governance (GCG) juga dinilai masih lemah. Transparansi laporan keuangan rendah dan akses data kinerja sulit diperoleh, sehingga berpotensi menimbulkan moral hazard dalam pengelolaan BUMD,” jelas Miseri.
“Kita juga melihat tidak adanya grand design atau peta jalan (roadmap) pengelolaan BUMD yang terintegrasi. Hal ini menyebabkan arah kebijakan BUMD dinilai tidak terukur dan cenderung reaktif,” lanjutnya.
Sebagai tindak lanjut, Fraksi Demokrat kata Miseri mendukung penuh rekomendasi Pansus, termasuk restrukturisasi menyeluruh BUMD non-keuangan, penguatan fungsi holding, serta penetapan indikator kinerja berbasis kontrak.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga merekomendasikan langkah tambahan kepada Gubernur Jawa Timur, di antaranya restrukturisasi total tata kelola BUMD, evaluasi dan pergantian direksi serta komisaris secara profesional, hingga penerapan sistem reward and punishment bagi manajemen.
“Kita juga mendorong opsi merger hingga pembubaran bagi BUMD yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah,” tegas Miseri.
Di akhir pandangannya, Fraksi Demokrat lanjut Miseri juga menyatakan menerima laporan Pansus sebagai dasar pengambilan keputusan DPRD Jawa Timur terkait kinerja BUMD.
“Laporan ini menjadi penguatan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola BUMD agar lebih profesional dan berdaya saing,” pungkas anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, Magetan dan Ngawi. (ari)
