Surabaya, MercuryFM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berada di persimpangan kebijakan menyusul tekanan fiskal yang kian terasa. Penurunan sejumlah sumber pendapatan, mulai dari Transfer ke Daerah (TKD) hingga Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), membuat anggaran daerah tergerus lebih dari Rp1 triliun.
Kondisi ini memunculkan dilema besar: mempertahankan program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga atau mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan dan overlay jalan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengakui, pilihan tersebut tidak mudah. Di satu sisi, program seperti rumah tidak layak huni (rutilahu), pendidikan gratis, dan layanan kesehatan tetap harus berjalan. Di sisi lain, kebutuhan infrastruktur juga mendesak untuk menunjang aktivitas dan pertumbuhan kota.
“Kita sekarang tinggal punya pilihan, tetap menjalankan program sosial atau mengutamakan overlay jalan dan lain-lain,” ujar Eri, Rabu (22/4/2026).
Di tengah tekanan tersebut, Pemkot mulai melirik skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) dengan pola Availability Payment (AP) sebagai jalan tengah. Skema ini dinilai dapat menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa membebani fiskal daerah secara langsung dalam jangka pendek.
Eri menegaskan, opsi KPBU-AP masih dalam tahap kajian, khususnya untuk proyek infrastruktur jalan. Ia memastikan, setiap langkah akan dibahas bersama DPRD Surabaya sebelum diputuskan.
“Kita masih mempelajari dengan KPBU-AP. InsyaAllah nanti kami koordinasi dengan DPRD agar perbaikan tetap bisa dilakukan,” katanya.
Data tahun 2026 menunjukkan, penerimaan DBH CHT Surabaya hanya Rp29,327 miliar, turun drastis dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp56,724 miliar atau merosot sekitar 48,3 persen. Penurunan ini mempersempit ruang fiskal dan memaksa Pemkot melakukan penyesuaian prioritas anggaran.
Meski dihadapkan pada situasi sulit, Eri menegaskan bahwa Pemkot tidak akan menghentikan pembangunan. KPBU-AP diharapkan menjadi solusi agar program strategis tetap berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
“Hari ini kita tidak boleh menyerah meskipun TKD berkurang dan cukai rokok turun. Salah satu solusinya adalah KPBU-AP,” pungkasnya. (lam)
