Surabaya, MercuryFM – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, merespons kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terkait penerapan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat. Ia menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut selama pelaksanaannya selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan memiliki tujuan yang terukur.
“Kami pada prinsipnya mendukung kebijakan WFH setiap Jumat karena sejalan dengan kebijakan pusat, tetapi implementasinya harus benar-benar terukur dan terarah,” ujar politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sistem pengawasan yang kuat dari masing-masing perangkat daerah. Tanpa monitoring yang jelas, ia khawatir WFH hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata terhadap kinerja ASN.
“Program WFH ini harus dijalankan dengan sistem monitoring yang tepat oleh setiap perangkat dinas, sehingga kinerja ASN tetap terjaga dan tidak hanya formalitas saja,” tegasnya.
Cak Yebe menambahkan, tujuan WFH tidak boleh sebatas efisiensi anggaran operasional. Lebih dari itu, kebijakan ini harus mampu menekan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), secara signifikan.
“Targetnya harus jelas, salah satunya bagaimana kebijakan ini bisa benar-benar mengurangi konsumsi BBM hingga 20 persen, bukan hanya efisiensi di atas kertas,” jelasnya.
Ia juga menyoroti wacana penggunaan transportasi publik bagi ASN sebagai langkah pendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, penggunaan transportasi umum, meski hanya satu hari dalam sepekan, dapat menjadi solusi konkret dalam penghematan energi sekaligus mendorong masyarakat beralih ke angkutan publik.
“Wacana penggunaan transportasi publik oleh ASN bisa menjadi solusi untuk penghematan BBM sekaligus momentum meningkatkan penggunaan transportasi publik di Surabaya,” tuturnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus diiringi peningkatan kualitas layanan transportasi publik, mulai dari aspek keamanan, kenyamanan, hingga ketepatan waktu.
“Hal ini harus didukung dengan jaminan keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu layanan, sehingga ASN dan masyarakat merasa yakin untuk beralih ke transportasi publik,” imbuhnya.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh terdampak oleh kebijakan WFH. Menurutnya, skema kerja harus dirancang agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara optimal.
“Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Ini yang harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan yang diambil,” pungkasnya. (lam)
