Surabaya, MercurFM – Ketidakharmonisan hubungan antara sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah di beberapa wilayah Jawa Timur seperti di Kabupaten Jember dan Sidoarjo. Bahkan sudah ada yang mengarah dengan pelaporan (menggugat) ke Aparat Penegak Hukum (APH), mendapat sorotan DPRD Jatim.
Freddy Poernomo anggota Komisi A DPRD Jatim mengaku prihatin dengan kondisi itu. Pasalnya ketidakharmonisan kepala daerah dan wakil kepala daerah akan berdampak pada roda birokrasi di pemerintahan daerah setempat.
Bahkan ASN juga akan terpecah karena ada yang membela kepala daerah dan sebagian membela wakil kepala daerah, padahal mereka tidak mengetahui akar persoalan sebenarnya.
“Ujung-ujungnya pasti masyarakat yang akan dirugikan karena program-program pemerintah tidak berjalan dengan baik hingga pelayanan publik juga ikut terdampak,” ujar politisi senior partai Golkar ini, Senin (09/02/26).
Menurut Freddy, berbicara soal karakteristik kepemimpinan (leadership) itu tak bisa dilepaskan dengan performan seseorang. Makanya jika dirunut siapa yang pantas disalahkan, tentu yang pertama adalah parpol pengusung pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada.
Mereka berdua diusulkan maju itu, lanjut Fredy , tentu dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah aspek leadership. Kemudian aspek politik dan aspek kejiwaan (psikologis).
“Kalau sudah mengedepankan ego masing-masing, sudah pasti tidak akan harmonis. Padahal pejabat publik itu adalah amanah, saya berharap pimpinan DPRD setempat memberikan warning sebagai sesama penyelenggara pemerintah daerah,” jelas doktor ilmu tata negara unair ini.
Selain itu pihaknya kata Fredy juga mendesak kepada Gubernur Jatim sebagai kepanjangan tangan Mendagri untuk turun tangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
“Mudah-mudahan dengan adanya mediasi dari Gubernur Jatim, ketidakharmonisan itu bisa didamaikan. Sebaliknya, jika sudah ada kesepakatan perdamaian namun tidak dilaksanakan, ya itu namanya watak. Mendagri bisa turun tangan bahkan bisa memberhentikan,” tegasnya.(ari)
