Gresik, MercuryFM – Tunjukkan kontribusi dalam pembangunan daerah, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Gresik bersama DPRD Gresik, gelar Dialog Publik bertajuk “Smart Budgeting & Smart Revenue: Arah Baru Peningkatan PAD untuk Kemandirian Daerah” di Hotel Horison GKB, Gresik, Kamis (22/01/26).
Dalam dialog yang merupakan rangkaian penringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2026 sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 PWI, menghadirkan sejumlah narasumber strategis yakni Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, serta Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir.
Ketua PWI Gresik Deni Alisetiono mengatakan, melalui dialog publik ini, PWI bersama DPRD menegaskan komitmen untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Pembangunan daerah tidak hanya soal besarnya anggaran. Akan tetapi bagaimana memastikan setiap satu rupiah anggran yang dialokasikan itu tepat sasaran,” ujar Deni.
Selain pengelolaan anggaran, pemerintah daerah juga dituntut lebih inovatif dan adaptif dalam pendapatan daerah. Kolaborasi dan digitalisasi menjadi langkah penting untuk menghadirkan sumber pendapatan yang berkelanjutan.
“Dialog publik ini adalah sumbangsih kecil dari PWI Gresik. Pers tdak hanya menulis berita tapi juga memberikan solusi dari permasalahan masyarakat dan daerah. Harapannya bisa bermanfaat dalam perumusan kebijakan untuk kesejahteraan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim menekankan pentingnya peran pers dalam mengawal kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan optimalisasi pendapatan daerah.
“Harapannya dari dialog ini lahir tawaran kebijakan untuk mendongkar PAD. Karena Gresik sangat potensial sekali, tapi dari sisi fiskal jauh dari yang dimiliki. Potensi itu harus bisa dikapitalisasi sehingga tingkat kemandirian daerah Gresik lebih baik,” tegasnya.
Lutfil Hakim menyinggung hampir seribu perusahaan berskala besar ada di Gresik, harusnya PAD bisa lebih dari Rp 1,1 triliun. Gresik tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi harus menjadi tuan rumah yang mendapat keuntungan besar bagi kesejahteraan warganya.
“Lebih dari 50 persen dari PDRB Gresik disumbang oleh industri olahan. Sementara PAD hanya bertumpu pada pajak daerah, retribusi, BPHTB saja. Jangan bergantung pada sektor tersebut. Pemerintah daerah bisa menciptakan peluang baru melalui penguatan BUMD, sektor perizinan, dan lainnya,” tegas lulusan Unej tersebut.
Sedangkan Wabup Gresik Asluchul Alif mengatakan, pihaknya terus mendorong penguatan PAD melalui inovasi kebijakan dan optimalisasi potensi lokal. Ia menilai pendekatan smart revenue menjadi strategi penting untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan.
“Di Gresik sangat banyak perusahaan, terutama di kawasan-kawasan industri. Pajak Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi sumber pendapatan yang besar nanti yang akan kita maksimalkan,” ujarnya.
Alif sapaan akrabnya mengakui bahwa selama ini Pemkab Gresik masih mengandalkan pajak daerah dalam PAD tahunan. Bahkan tahun 2025, 95,24 persen dari PAD disumbang pajak daerah yang didominasi PBB, BPHTB dan PBJT listrik.
“Kedapan kita akan memaksimalkan potensi PAD melalui potensi pajak daerah lainnya. Kita sedang merumuskan strategi peningkatan PAD. Mengidentifikasi pembayaran pajak baru/potensial, memperbaiki basis data pajak, dan memperbaiki penilaian,” jelasnya.
“Kita juga akan memperkuat proses pemungutan, melalui percepatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda), mengubah tarif, dan peningkatan SDM serta peralatan penunjang. Penguatan kelembagaan, peningkatan pengawasan dan efisiensi administrasi,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir menegaskan dukungan legislatif terhadap kebijakan anggaran yang efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.
Kata Syahrul, pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 539 miliar, berdampak langsung pada keuangan daerah. Khususnya alokasi pembangunan infrastruktur yang harus dikepras. Oleh karena itu, pihaknya mendorong sektor PAD agar lebih maksimal guna menutupi pengurangan TKD tersebut.
“PAD menjadi concern kami, ini berkaitan dengan pengurangan TKD. Pembangunan daerah pada infrastruktur berkurang. Meskipun begitu, kami dari legislatif meminta agar pemda tidak mengurangi kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.
Untuk mendongkrak PAD, pihaknya lanjut Syahruk, mengajak seluruh stakeholder untuk menjaga iklim investasi yang baik.
“Kalau banyak investasi yang masuk, ekonomi bergerak, tenaga kerja terserap dan sektor pendapatan daerah meningkat. Dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dalam forum tersebut, muncul juga masukan dari kalangan perusahaan dan perguruan tinggi. Antara lain mendorong hadirnya badan riset industri agar Gresik ambil bagian dalam memenuhi kebutuhan dunia industri. Kemudian penguatan SDM melalui vokasi serta penguatan BUMD sebagai sumber pendapatan.
Turut hadir Wakil Ketua DPRD Gresik Lutfi Dhawan, Mujid Riduan dan Ahmad Nurhamim. Selain itu, hadir pula jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, perwakilan perusahaan, perguruan tinggi serta para kepala desa dari berbagai wilayah di Kota Pudak. (ari)
