Surabaya, MercuryFM – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penolakan partainya terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurut Hasto, Pilkada langsung merupakan amanat reformasi yang tidak boleh ditarik kembali karena menyangkut hak dasar rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri.
“Pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki legitimasi kuat dan mandat langsung. Itu menjadi benteng terhadap otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan,” kata Hasto di Surabaya pada Sabtu (17/01/2026).
Ia menilai pengalaman sejarah pada masa Orde Baru menunjukkan bahwa sistem pemilihan yang sentralistik justru melahirkan krisis legitimasi kepemimpinan, maraknya korupsi, serta penggunaan aparat negara dalam kontestasi politik. Karena itu, menurutnya, reformasi menghadirkan Pilkada langsung sebagai koreksi atas praktik tersebut.
“Reformasi mengamanatkan pentingnya legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan mandat langsung itu, kepala daerah tidak mudah dijatuhkan dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap visi dan janji politiknya kepada publik,” ujarnya.
Biaya politik bukan alasan menghapus Pilkada langsung
Hasto mengakui Pilkada langsung masih menghadapi persoalan serius, terutama terkait mahalnya biaya politik dan praktik manipulasi dalam kompetisi elektoral. Namun, ia menegaskan persoalan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus hak rakyat memilih langsung pemimpinnya.
“Masalahnya bukan pada sistem Pilkada langsung, tapi pada lemahnya penegakan hukum. Kalau hukum ditegakkan dengan tegas, maka biaya politik bisa ditekan,” katanya.
Ia menyebut banyak sektor di Indonesia mahal bukan karena sistemnya salah, tetapi karena lemahnya penegakan hukum, mulai dari logistik, pangan, hingga investasi. Hal yang sama, menurutnya, juga terjadi dalam politik elektoral.
PDIP tak akan sendirian pertahankan Pilkada langsung
Hasto optimistis PDIP tidak akan sendirian dalam mempertahankan Pilkada langsung. Ia menilai suara rakyat dan tekanan masyarakat sipil akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan politik nasional.
“Kalau wacana ini terus dipaksakan, akan muncul gap antara kehendak rakyat dengan elite politik. Dan dalam sejarah, suara rakyat selalu menemukan jalannya,” katanya.
Ia menegaskan bagi PDIP, rakyat tetap harus ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi.
“Vox populi vox dei. Suara rakyat adalah hukum tertinggi. Karena itu, baik gubernur, bupati, maupun wali kota harus tetap dipilih langsung oleh rakyat,” tandas Hasto.
Pilkada langsung sebagai pilar demokrasi
Hasto menegaskan, Pilkada langsung bukan hanya soal mekanisme teknis pemilihan, tetapi menyangkut prinsip dasar demokrasi, yakni kedaulatan rakyat dan legitimasi kekuasaan.
“Pemimpin yang dipilih langsung memiliki tanggung jawab sosial yang kuat kepada rakyat karena dia harus menepati janji politiknya. Itu yang membedakan dengan pemimpin yang lahir dari transaksi elite,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik dan masyarakat sipil, untuk menjaga demokrasi tetap berada di jalur reformasi.
“Bagi kami, Pilkada langsung adalah benteng terakhir kedaulatan rakyat di daerah. Itu tidak boleh dikorbankan atas nama efisiensi semata,” pungkas Hasto. (lam)
