Mojokerto, MercuryFM – Langkah Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang mengalokasikan anggaran untuk menutup tunggakan BPJS Kesehatan warganya mendapat apresiasi Wakil Ketua DPRD Jatim, Hidayat.
Bahkan langkah ini diharap Hidayat bisa dilakukan Kota Kabupaten lain di Jatim. Pasalnya ia menilai program tersebut merupakan terobosan progresif dalam memperkuat jaminan kesehatan masyarakat sekaligus meringankan beban pemerintah pusat.
“Kami mengapresiasi Mojokerto yang berani menyiapkan anggaran besar untuk meng-cover masyarakat yang kesulitan membayar BPJS. Ini contoh nyata bagaimana pemerintah daerah hadir dalam urusan kesehatan publik,” ujar Hidayat usai menggelar Reses yang dilakukan di Pendopo atau rumah dinas Wakil Bupati Mojokerto yang dihadiri kader dan masyarakat Mojokerto, Sabtu (22/11/25).
Menurut Hidayat yang dalam resesnya juga di hadiri Wakil Bupati Mojokerto, dr. Muhammad Rizal Oktavian dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Fraksi Gerindra, banyak BPJS mandiri di Jawa Timur masih mengalami tunggakan karena kondisi ekonomi.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat berperan lebih aktif dengan mengalihkan sebagian peserta mandiri menjadi peserta yang disubsidi daerah.
“BPJS mandiri yang menunggak seharusnya bisa dialihkan menjadi peserta dengan subsidi pemerintah daerah. Ini langkah progresif untuk membantu masyarakat sekaligus meringankan beban pemerintah pusat,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto diketahui menyiapkan anggaran sekitar Rp 66 miliar pada APBD 2025 untuk menanggung iuran dan tunggakan BPJS Kesehatan warga tidak mampu. Langkah itu sekaligus memperkuat capaian Universal Health Coverage (UHC) daerah yang kini telah menjangkau lebih dari 98 persen penduduk.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindta Jatim ini menegaskan bahwa model Mojokerto dapat direplikasi di seluruh Jatim dengan menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing kabupaten/kota.
Ia menyebut bahwa penyelesaian tunggakan peserta bukan hanya persoalan administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab daerah dalam menjamin akses kesehatan.
“Mojokerto bisa menjadi percontohan bagi seluruh kabupaten/kota. Jika banyak daerah melakukan hal yang sama, cakupan layanan kesehatan akan semakin kuat dan jumlah peserta nonaktif bisa ditekan,” tegasnya.
DPRD Jatim, lanjut Hidayat, siap mendorong dialog antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan pemangku kebijakan terkait untuk mengoptimalkan skema pembiayaan kesehatan daerah. Dirinya berharap momentum ini memperkuat sinergi pusat-daerah dalam memperluas jaminan kesehatan masyarakat.
“Ini bukan semata soal menutup tunggakan, tetapi investasi jangka panjang untuk kesehatan warga. Kabupaten/kota bisa mengambil peran lebih strategis, dan Mojokerto sudah membuktikan bahwa ini bisa dilakukan,” tegasnya.
Sementara itu dalam resesnya ini, Hidayat juga mengajak masyarakat dan kader Partai Gerindra di Mojokerto untuk mensukseskan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Diantaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP).
Dua program ini lanjutnya akan memberikan dampak yang luar biasa bila benar benar sukses dilakukan di Mojokerto khususnya. Selain akan mencetak generasi anak didik sekolah yang handal dan memiliki kemampuan intelektual yang luar bisa kedepannya, juga akan memberi dampak bagi perekonomian masyarakat.
“Nanti banyak orang yang akan bekerja dalam pelaksanan MBG, akan ada banyak pelaku usaha baru dengan memanfaatkan Koperasi Merah Putih. Jadi ini akan memberi multilplayer efek luar biasa,” sebutnya.
“Maka saya minta khususnya kader Gerindra di Mojokerto. Mari kita sukseskan program luar biasa dari Presiden Prabowo ini, yang imbasnya juga untuk kesejahteraan masyarakat,” lanjut politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Mojokerto-Jombang ini mempertegas. (ari)
